SS TODAY

DPR Apresiasi Jokowi Yang Telah Mengirim Menlu RI ke Myanmar

Laporan Muchlis Fadjarudin | Senin, 04 September 2017 | 11:58 WIB
suarasurabaya.net - Setya Novanto ketua DPR RI mengatakan, dunia perlu berduka atas tragedi kemanusiaan yang terjadi kepada etnis Rohingnya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Tragedi ini tidak ada hubungannya dengan masalah agama, melainkan murni konflik multidimensi.

"Kofi Anan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 1997-2006 yang kini menjabat Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine, menggambarkan wilayah Rakhine sebagai wilayah termiskin di Myanmar yang selama bertahun-tahun mencapai puncak krisis di bidang pembangunan, HAM, dan keamanan," ujar Novanto di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Sebagai bagian dari komunitas Internasional, kata Novanto, Indonesia telah menunjukan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan komitmen menjaga perdamaian dunia.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Jokowi mengirim Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri ke Myanmar untuk melakukan berbagai pertemuan dengan para pejabat terkait di Myanmar," kata dia.

Mendukung langkah diplomasi pemerintah, menurut Novanto, DPR RI melalui peran Diplomasi Parlemen juga tidak tinggal diam. DPR RI akan membawa tragedi kemanusiaan Rohingnya ke dalam World Parliamentary Forum yang diselenggarakan pada 6-7 September di Bali.

"Kita berharap akan ada resolusi bersama dari berbagai negara peserta sidang untuk mengutuk dan meminta Pemerintah Myanmar tak menutup mata," tegas Novanto.

Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan DPR RI juga akan membawa masalah ini kedalam ASEAN Inter Parliamentary Assembly (Majelis Parlemen ASEAN). Sehingga Parlemen dari berbagai negara di kawasan ASEAN memberikan satu suara yang sama. Meminta Myanmar sebagai bagian dari ASEAN turut menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di dalam negerinya, sebagai bagian dari komitmen menjaga stablitas keamanan dan perdamaian di ASEAN.

Dewan Keamanan PBB, kata Novanto, juga sudah menunjuk Marzuki Darusman Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1999-2001 menjadi Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar. Rekomendasi dari Tim ini akan diserahkan ke Dewan HAM PBB untuk selanjutnya menjadi bahan masukan bagi PBB dalam mengambil sikap maupun keputusan. (faz/rst)
Editor: Restu Indah



LAINNYA