SS TODAY

600 Ribu Hektare Lahan Kritis di Jawa Timur Rawan Bencana

Laporan Denza Perdana | Rabu, 10 Januari 2018 | 07:51 WIB
Ilustrasi. Bencana longsor. Grafis: suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Luasan lahan kritis di Jawa Timur diperkirakan masih lebih dari 600 ribu hektare, tersebar di berbagai daerah yang dialiri sungai di Jawa Timur.

Lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan adalah lahan yang sudah tidak berfungsi, kehilangan kesuburan, atau rusak sebagai media pengatur tata air.

Karena itu, keberadaan lahan kritis rawan mengakibatkan terjadinya bencana. Terutama bencana longsor akibat curah hujan yang tinggi.

Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, pada 2012 lalu, lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) Brantas tercatat sebanyak 627.650 hektare.

Sebaran terbanyak lahan kritis ini berada di Kota Batu dan Kota Malang, yang mana di dua lokasi dataran tinggi ini marak terjadi alih fungsi lahan.

Sementara, lahan kritis di DAS Sampean sebanyak 104.001,83 hektare. Terbanyak di Banyuwangi, Probolinggo, dan Lumajang.

Sedangkan di kawasan DAS Solo, lahan kritis ini sebanyak 16.571,81 hektare, paling luas di Tuban, Pacitan, Ponorogo, dan Bojonegoro.

Wiwik Esti Komandari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH Provinsi Jatim, mengakui, jumlah lahan kritis itu tidak banyak berkurang.

Banyaknya lahan kritis di Ponorogo ini yang diduga menyebabkan terjadinya longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo April 2017 silam.

Demikian halnya bencana banjir bandang yang disertai longsor di beberapa kawasan di Pacitan pada November 2017 lalu.

"Seperti di Kota Batu, di Ponorogo itu juga banyak terjadi alih fungsi lahan. Warga memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman musiman," ujar Wiwik, Selasa (9/1/2017).

Padahal seharusnya, kata Wiwik, di lahan dengan kemiringan tertentu di daerah aliran sungai, fungsi pohon dengan sifat konservatif sangat substansial.

Program yang kemudian menjadi fokus DLH dalam hal pemulihan lingkungan pun dengan cara menanam pohon-pohon yang bersifat konservatif.

Sayangnya, kata Wiwik, DLH Provinsi Jatim hanya menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Anggaran pemulihan lingkungan di APBD Provinsi Jatim, sangat minim untuk melakukan program penanaman bibit pohon di lokasi-lokasi rawan bencana seperti Ponorogo.

"Makanya kami mengambil langkah pemulihan lingkungan ini dengan sosialiasi dan edukasi, serta upaya menggandeng perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya," katanya dalam rangka upaya Gerakan Hari Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap 10 Januari.

Pada Desember 2017 lalu, DLH Jatim bersama 12 perusahaan yang berminat melakukan penanaman 44.767 bibit pohon karet di lahan kritis yang ada di Ponorogo.

Melalui kegiatan ini, kata Wiwik, setidaknya lahan kritis seluas 44 hektare di Desa Talun, Desa Munggung dan Desa Bengkiring, Ponorogo telah direhabilitasi.

"Pacitan belum. Pacitan akan menjadi fokus kami pada 2018 ini. Kami perlu melakukan penelitian dulu di lokasi terdampak longsor kemarin," ujar Wiwik.

Wiwik pun mengakui, pendataan lahan kritis di Jatim belum optimal. Ini karena luasnya wilayah di Jawa Timur, serta banyaknya jumlah penduduk, tidak berbanding dengan jumlah tenaga dan anggaran di DLH Jatim.

Pada 2018 ini, DLH Jatim pun akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar terus melaporkan data tutupan lahan di kawasan masing-masing.

"Ini juga untuk mendukung program Kementerian LHK yang mau membuat peta digital tutupan lahan sehingga memudahkan kontrol perkembangan lahan kritis setiap tahunnya," katanya.(den/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah