SS TODAY

KPK: Terdapat Kode "Arisan" Suap Bupati Jombang

Laporan Ika Suryani Syarief | Minggu, 04 Februari 2018 | 21:07 WIB
Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang. Foto: Pemkab Jombang
suarasurabaya.net - Febri Diansyah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat kode "arisan" dalam kasus suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus itu, yaitu diduga sebagai pemberi Inna Silestyowati Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang dan diduga sebagai penerima Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang 2013-2018.

"Dalam komunikasi-komunikasi digunakan kode "arisan" untuk pengumpulan uang tersebut di level Kadis ke bawah," kata Febri di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (4/2/2018).

Diduga pemberian uang dari Inna Silestyowati kepada Nyono Suharli Wihandoko agar Bupati menetapkannya dalam jabatan Kepala Dinas Kesehatan definitif.

Uang yang diserahkan Inna Silestyowati kepada Nyono Suharli Wihandoko diduga berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang yang dikumpulkan sejak Juni 2017 sekitar total Rp434 juta.

Dengan pembagian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati.

Atas dana yang terkumpul tersebut, Inna Silestyowati telah menyerahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko sebesar Rp200 juta pada Desember 2017.

Selain itu, Inna Silestyowati juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungutan liar (pungli) terkait izin.

Dari pungli tersebut, diduga telah diserahkan kepada Nyono Suharli Wihandoko pada 1 Februari 2018 sebesar Rp75 juta.

Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono Suharli Wihandoko untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018.

Sebagai penerima, Nyono Suharli Wihandoko disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pihak pemberi Inna Silestyowati disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ant/iss/den)
Editor: Denza Perdana