SS TODAY

Bawaslu Jatim: Praktik Politik Uang di Pilkada Serentak 2018 Menurun Drastis

Laporan Denza Perdana | Jumat, 29 Juni 2018 | 19:41 WIB
Ilustrasi
suarasurabaya.net - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mendata, angka pelanggaran pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Jawa Timur pada 2018 ini, menurun drastis.

Aang Kunaifi Koordinator Divisi Pencegahan dan Dukungan Antarlembaga Bawaslu Jatim mengatakan, ukuran kesuksesan Pilkada Serentak bagi Bawaslu adalah tingkat pelanggaran yang terjadi.

"Baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, serta pelanggaran undang-undang lainnya," ujarnya kepada suarasurabaya.net, Jumat (29/6/2018).

Aang membandingkannya dengan perhelatan Pilgub Jatim 2013 silam. Menurutnya, penurunan angka pelanggaran pada Pilgub Jatim kali ini sangat drastis.

"Misalnya di beberapa kabupaten di Kepulauan Madura, juga di Kabupaten Pasuruan, dan Probolinggo, (pelanggaran,red) itu sangat minim," katanya.

Dia juga menyebutkan, berkaitan aktivitas politik uang dalam perhelatan Pilgub Jatim kali ini, baik oleh tenaga pengawas maupun dari laporan yang masuk dari masyarakat minim ditemukan.

Meski demikian, Aang mengakui, dia belum bisa memberikan data angka penurunan pelanggaran di Pilkada Serentak 2018 ini karena proses pengumpulan data masih berlangsung.

"Nanti kami akumulasi laporan penanganan pelanggaran di kami, tidak hanya pada proses pungut dan hitung suara pada 27 (Juni,red) kemarin, tapi sejak awal penetapan paslon pada 12 Februari," ujarnya.

Data pelanggaran yang akan dikumpulkan oleh Bawaslu Jatim itu juga mencakup temuan pelanggaran sejak awal tahapan kampanye pada 15 Februari hingga akhir masa kampanye pada 23 Juni, serta pada masa tenang 23-26 Juni 2018 lalu.

"Kami akan menghimpun laporan temuan pelanggaran ini dari setiap kabupaten/kota di Jawa Timur," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jatim sempat merilis sejumlah daerah rawan pelanggaran di Pilkada Serentak Jatim 2018, berdasarkan beberapa temuan pelanggaran pada masa kampanye.

Bawaslu memetakan daerah rawan itu selama periode 10-22 Juni 2018 oleh 67.650 Pengawas TPS, dibantu PPL, Panwas Kecamatan, dan Panwas di 38 kabupaten atau kota.

Selama masa kampanye, yakni pada periode 15 Februari-22 Juni 2018, Panwas di kabupaten/kota di Jatim menemukan sejumlah praktik pemberian uang atau barang.

Temuan itu terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Bangkalan, Malang, Magetan, dan kabupaten Probolinggo.

Dugaan pelanggaran relawan bayaran paslon di wilayah TPS juga ditemukan. Antara lain di Surabaya, Magetan, Probolinggo, Bangkalan, Ponorogo dan Kediri.

Bawaslu juga menemukan empat model indikator kerawanan pada pemungutan suara, seperti form C6 atau undangan pemilih datang ke TPS tidak didistribusikan atau TPS berada di dekat posko pemenangan atau rumah timses salah satu calon.

Untuk model kecurangan C6 tidak didistribusikan, Bawaslu mendata temuan di Kabupaten Jombang, yakni di 361 TPS, Kabupaten Lumajang di 302 TPS, Kabupaten Banyuwangi di 217 TPS, Kabupaten Bondowoso di 153 TPS, dan Kabupaten Blitar di 132 TPS.

Untuk dugaan pelanggaran lokasi TPS di dekat posko pemenangan atau rumah timses salah satu calon, data Bawaslu menunjukkan ditemukan di 85 TPS di Kota Surabaya, 85 TPS di Kediri 83 TPS di Lumajang, 74 TPS di Jombang, 62 TPS di Bangkalan, serta 62 TPS di Pamekasan.(den/ipg)
Editor: Iping Supingah



LAINNYA