ROAD TO GRAHADI

KPU Jatim Minta Dispendukcapil Segerakan Perekaman KTP 752 Ribu Calon Pemilih

Laporan Denza Perdana | Kamis, 08 Maret 2018 | 18:30 WIB
Ilustrasi.
suarasurabaya.net - Hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur masih ada sekitar 752 ribu pemilih potensial yang belum memiliki maupun melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Choirul Anam Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur mengatakan, sesuai dengan aturan, pemilik hak suara yang bisa menyalurkan suaranya di Pilkada Serentak harus sudah memiliki KTP-el.

Kalaupun belum, pemilih setidaknya sudah memiliki surat keterangan khusus dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota setempat.

"Untuk jumlah 752 ribu pemilih non KTP-el ini kami akan berkoordinasi dengan dispendukcapil setempat agar disegerakan KTP-nya. Dispendukcapil yang akan mengimbau masyarakat segera melakukan perekaman," ujarnya.

Meski demikian, Anam menegaskan, jumlah itu belumlah final.

Hasil Coklit yang dilakukan hingga 18 Februari lalu itu masih dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHB) di tingkat kelurahan dan kecamatan, sampai ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota.

Penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota akan dilakukan dalam rapat pleno bersama KPU Kabupaten/Kota masing-masing pada 10-16 Maret mendatang.

Saat ini, hasil coklit data pemilih Pilkada Serentak di Jawa Timur 2018 masih dalam penyusunan DPHB oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan, dengan mencocokkan data itu dengan data kependudukan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara sebelumnya, pada 5-7 Maret lalu, penyusunan DPHB sudah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara di masing-masing desa/kelurahan.

Adapun hasil coklit yang telah dilakukan oleh sekitar 68 ribu Petugas Pencocokan dan Penelitian Data (PPDP) di Jawa Timur hingga 18 Februari lalu, ada sebanyak 33.743.225 orang pemilih yang telah dicoklit.

Dari jumlah itu, 752.544 di antaranya terkategori sebagai pemilih potensial non KTP-el. Sedangkan sebanyak 3.239.316 di antaranya terkategori sebagai pemilih tidak memenuhi syarat.

Choirul Anam menjelaskan, pemilih TMS ini adalah pemilih yang ketika dicoklit ternyata sudah meninggal, menjadi anggota TNI atau Polri, atau sudah pindah domisili, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pemilih yang terkategori non KTP-el, Suharto Wardoyo Kepala Dispendukcapil Surabaya mengatakan, dinasnya akan tetap memfasilitasi.

Sesuai syarat aturan pemilih dalam Pilkada Serentak, pemilih setidaknya sudah melakukan perekaman data. Warga Surabaya yang sudah melakukan perekaman data tapi belum mendapatkan kartu fisik KTP-el telah mendapatkan surat keterangan (suket) pengganti KTP-el.

Suket pengganti KTP-el inilah, kata pria yang biasa dipanggil Anang, yang bisa ditunjukkan kepada petugas di TPS agar warga itu bisa menyalurkan suaranya.

"Kalau belum rekam, ya makanya segera merekam. Kami akan tetap melayani perekaman ini sampai malam," kata Anang kepada suarasurabaya.net, Kamis (8/3/2018).

Pencoblosan serentak pilkada 2018 akan dilakukan pada hari Rabu. Anang mengatakan, dinasnya akan tetap membuka pelayanan perekaman KTP-el hingga Selasa (26/6/2018) malam.

"Hari Selasa itu kami akan buka sampai jam 9 malam. Jadi masih bisa. Begitu sudah rekam, kami akan berikan Surat Keterangan Pengganti KTP-el-nya, supaya besoknya bisa memilih," ujarnya.

Sampai hari ini, kata Anang, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP-el kurang lebih sebanyak 100 ribu jiwa. Dia mengakui, jumlah ini ada perbedaan dengan database dari Kemendagri.

"Kalau data dari Kemendagri, jumlah warga Surabaya yang belum melakukan perekaman 50 ribu-an. Makanya, KPU Surabaya mengklarifikasi jumlah ini ke Jakarta," katanya.(den/bid/rst)
Editor: Restu Indah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.