28 Februari 2007, 19:58:28, Laporan Eddy Prastyo

Jasa Pembuatan Amdal Palsu Marak

suarasurabaya.net| Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sanksi membuat jasa pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) palsu semakin marak. Praktiknya bahkan terkesan buka-bukaan dan transaksinya bisa dilakukan di kantor Pemkot Surabaya.

Tentang hal ini, TOGAR ARIFIN SILABAN Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya mengaku telah mendengar rumor tersebut namun tak bisa berbuat apa-apa karena sulit untuk membuktikannya.

Saat mencoba membuktikannya langsung di lapangan, suarasurabaya.net tak kesulitan untuk mendapatkan makelar yang menawarkan jasa pengurusan dokumen perijinan mulai zoning, IMB, Amdal, sampai ijin ke kecamatan dan kelurahan.

Seorang makelar bernama BAYU yang biasa beroperasi di sekitar kantor Pemkot Surabaya mengatakan biasanya untuk mendapatkan Amdal, butuh konsultan dari kalangan akademisi yang dalam hal ini di Surabaya adalah ITS dan Unair. Namun, ujarnya, ada juga ‘pihak lain’ yang bisa membuatkan dokumen tersebut dengan harga lebih bersaing.

Saat itu suarasurabaya.net minta disiapkan dokumen Amdal dengan spesifikasi Ruko seluas 6,5 hektar. “Tinggal siapkan saja dana antara Rp6,5 juta sampai Rp10 juta untuk mengurus Amdalnya saja. Kalau mau terima beres, paling sedikit Rp20 juta,” kata BAYU.

Di mana dia menggarap Amdalnya, BAYU menolak mengatakannya. “Pokoknya terima beres saja, sampeyan,” ujarnya enteng.

Diakui TOGAR, fenomena ini bukan hal yang baru. Copy paste atau salin menyalin dokumen Amdal dari satu pemrakarsa proyek ke pemrakrsa proyek lain sering dilakukan tanpa melakukan survey lapangan.

“Seringkali malah pemrakarsa proyeknya tidak tahu. Mereka hanya menerima hasil Amdal dari konsultannya tanpa tahu mengenai materinya sendiri. Apalagi sekarang lagi marak fenomena banting harga dokumen Amdal,” ujarnya.

Pemalsuan Amdal ini bukan cuma berdampak pada lingkungan sekitar proyek, namun juga pada pemrakarsanya sendiri. Kasus paling segar di wilayah Kota Surabaya adalah tuduhan Amdal palsu yang dimiliki proyek Grand City Gubeng.

Meskipun Dinas Lingkungan Hidup membantah Amdal tersebut palsu karena sudah melewati prosedur yang benar, warga sekitar saat dipertemukan dengan pengembang, ITS sebagai konsultan Amdal dan UKL-UPL, dan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya di DPRD Surabaya beberapa waktu lalu tetap bersikeras ada fakta yang tidak benar dalam dokumen tersebut.

HERMIEN ROSITA Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan sangat sulit untuk menjerat para pemalsu dokumen tersebut karena tidak ada mekanismenya dalam aturan.

Untuk itu dalam konsep aturan mengenai Amdal yang diperbaharui tiap lima tahun ke depan, perihal tersebut akan diatur sehingga konsultan Amdal harus memenuhi sejumlah persyaratan yang lebih ketat.

kirim berita