04 April 2008, 15:52:14, Laporan Iping Supingah

24 Parpol Lolos Verifikasi DepkumHAM

suarasurabaya.net| Sebanyak 24 partai politik (Parpol) memenuhi syarat untuk memperoleh status badan hukum setelah dinyatakan lolos proses verifikasi yang dilakukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DepkumHAM).

Pengumuman Parpol yang lolos verifikasi itu disampaikan ANDI MATTALATTA Menteri Hukum dan HAM didampingi AIDIR AMIN DAUD Direktur Tata Negara Ditjen AHU yang juga Ketua Tim Verifikasi di Kantor DepkumHAM, Jakarta, Jumat (04/04) siang.

Ke-24 partai politik tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Ketua Umum Jenderal (purn) WIRANTO), Partai Peduli Rakyat Nasional (AMELIA A YANI), Partai Demokrasi Pembaruan (ROY BINILANG BAWATANUSA JANIS), Partai Republiku Indonesia (Laksda (purn) WAHYU SASONGKO), Partai Matahari Bangsa (IMAM ADDARUQUTNI), Partai Karya Perjuangan (JACKSON ANDRE WILLIAM KUMAAT), Partai Kongres (Ny ZAKARIANI SANTOSO), Partai Kerakyatan Nasional (SOEBIANTORO), Partai Gerakan Indonesia Raya (Prof Dr Ir SUHARDI).

Berikutnya, Partai Barisan Nasional (Prof Dr Ir ROY SEMBEL), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (EROS DJAROT), Partai Peduli Daerah (MOHAMMAD RAFI'IE HUSEIN), Partai Patriot (YAPTO SULISTYO SURYOSUMARNO SH), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Drs CHOIRUL ANAM), Partai Pembaruan Bangsa (ENGELINA H PATTIASINA), Partai Nusantara Kesatuan Republik Indonesia (RMH HERUE SISWANTO NS), Partai Bintang Bulan (HAMDAN ZOELVA SH, MH), Partai Kristen Demokrat (Dr TOMMY SIHOTANG SH, LLM).

Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia (MENTIK BUDI WIYONO), Partai Republika Nusantara (Letjen Purn Drs SYAHRIR MSc), Partai Persatuan Syarikat Indonesia (RAHARDJO TJAKRANINGRAT), Partai Indonesia Sejahtera (H BUDIYANTO DARMASTONO SE), Partai Kedaulatan (H IBRAHIM BASRAH SH), dan Partai Nurani Umat (KH MUCHAROR AM).

Dilaporkan ANTARA, ke-24 parpol yang memenuhi syarat untuk memperoleh status badan hukum itu merupakan partai-partai yang telah lolos verifikasi dari 115 partai politik yang mendaftar di DepkumHAM.

Verifikasi terhadap partai-partai tersebut didasarkan pada UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Proses verifikasi dilakukan terhadap berkas yang diserahkan oleh para pengurus partai disertai keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) mengenai keberadaan kepengurusan parpol di daerah.(ant/ipg)

kirim berita