SS TODAY

Anggaran Terbatas, Flyover Gedangan Dikaji Ulang

Laporan Denza Perdana | Senin, 11 Maret 2019 | 16:45 WIB
Simpang empat Gedangan, Sidoarjo. Foto: Google Map
suarasurabaya.net - Kebutuhan pembangunan flyover di simpang empat Gedangan, Sidoarjo kemungkinan akan dikaji ulang karena anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PERA) terbatas.

"Anggaran Kementerian PU masih terbatas sekali, mungkin akan dikaji kembali itu," ujar Gatot Sulistyo Hadi Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Senin (11/3/2019).

Meski demikian, Gatot mengatakan, dia akan menanyakan kembali soal rencana pembangunan flyover itu ke kementerian PU PERA. Termasuk usulan dinasnya untuk normalisasi saluran di Jalan Raya Juanda ke arah Terminal 2 Bandara.

"Yang juga menjadi atensi kami jalan menuju ke T2 Bandara Juanda. Itu kan banjir. Kami usulkan agar ada normalisasi saluran ke Kementerian PU," katanya kepada suarasurabaya.net.

Gatot mengatakan, dinasnya sudah merapatkan rencana pembangunan flyover di Simpang Empat Gedangan serta normalisasi saluran Jalan Raya Juanda. Tinggal menunggu surat dari Kabupaten Sidoarjo.

"Kami masih menunggu surat dari Kabupaten Sidoarjo, dari Dinas PU, ya. Mungkin bisa ditanyakan. Sudah kami rapatkan tinggal menunggu dari beliau-beliau itu," ujarnya.

Perlu diketahui, kebutuhan rekayasa lalu lintas di Simpang Empat Gedangan, Sidoarjo sudah mendesak. Ada sejumlah alternatif rekayasa simpang yang bisa dilakukan, tapi yang dinilai paling solutif adalah pembangunan flyover.

Studi kelayakan pembangunan flyover ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dua atau tiga tahun silam melibatkan beberapa akademisi. Di luar itu, penelitian akademis juga merinci anggaran pembangunan flyover.

Hasil penelitian yang dimaksud berjudul "Studi Kelayakan Pembangunan Flyover di Simpang Gedangan Sidoarjo Ditinjau dari Segi Lalu Lintas dan Ekonomi Jalan Raya", yang dimuat di Jurnal Teknik ITS volume 5 Nomor 2 tahun 2016.

Penelitian ini dilakukan Nanang Firmansyah dan Istiar, akademisi Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya menyimpulkan, kinerja jalan di Simpang Gedangan Sidoarjo pada 2016 silam sudah sangat kritis.

Kedua peneliti ini menganalisis kinerja jalan di Simpang Gedangan dengan metode Derajat Kejenuhan (DS) atau level of service (LOS) dengan membandingkan simpang eksisting dengan rencana pembangunan flyover.

Nilai DS atau LOS dihitung berdasarkan data kepadatan volume kendaraan dan kapasitas jalan Simpang Gedangan eksisting yang didapat peneliti dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada 2015 silam.

Empat tahun lalu, volume kendaraan di Simpang Gedangan sudah mencapai 2.131 kendaraan (satuan mobil penumpang/SMP) per jam. Padahal, kapasitas jalan itu hanya mampu menampung 1.523,79 kendaraan saja dalam setiap jamnya.

Artinya, volume kendaraan yang melewati Simpang Gedangan, empat tahun lalu, sudah melebihi kapasitas jalan. Hasil penghitungan kedua peneliti atas derajat kejenuhan jalan atau LOS di simpang itu, nilainya pun sangat tinggi.

Dengan membandingkan volume dan kapasitas jalan, kedua peneliti mendapati nilai derajat kejenuhan di Simpang Gedangan pada 2016 silam mencapai 1,4.

Sesuai buku panduan manual kapasitas jalan (MKJI), nilai derajat kejenuhan, DS, atau tingkat pelayanan jalan, LOS, di atas 1 artinya pelayanan sebuah jalan yang sudah sangat dipaksakan.

Jalan dengan nilai DS/LOS di atas 1 terkategori jalan dengan pelayanan F: sering terjadi antrean panjang dan hambatan-hambatan besar di jalan itu, atau sudah bisa dipastikan sering terjadi kemacetan.

Sementara, dengan adanya rencana pembangunan flyover, nilai DS/LOS Simpang Gedangan akan menurun. Kapasitas jalan bertambah dari 1.523,79 smp per jam menjadi 2.970 smo per jam.

Nilai DS/LOS pun menurun. Dari 1,4 yang terkategori F menjadi 0,7 yang terkategori C. Dengan adanya flyover, arus jalan di Simpang Empat Gedangan menjadi lebih stabil.

Kedua peneliti juga mengkalkulasi kebutuhan anggaran pembangunan flyover di Simpang Gedangan.

Investasi flyover Gedangan hasil analisis yang mereka lakukan berdasarkan harga satuan pekerjaan dan komponen (HSPK) 2015, butuh anggaran lebih dari Rp80 miliar dan biaya pembebasan lahan mencapai hampir Rp4 miliar untuk pembangunan flyover.

Penelitian itu dilakukan 2015 silam. Tentu kondisinya saat ini berbeda. Volume kendaraan dan kapasitas jalan pasti sudah berubah. Demikian halnya harga komponen berdasarkan HSPK.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan rencana pembangunan flyover ini, baik dari Kementerian PU PERA maupun Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII.(den/iss/ipg)
Editor: Eddy Prastyo