SS TODAY

DED Flyover Gedangan Sudah Siap Sejak 2018, Tinggal Pembebasan Lahan

Laporan Denza Perdana | Kamis, 14 Maret 2019 | 07:04 WIB
Kondisi lalu lintas di simpang empat Gedangan, Sidoarjo pada Rabu (13/3/2019) pagi. Foto: Eddy suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Detail Engineering Design (DED) Flyover Gedangan yang dikerjakan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII sudah siap sejak 2018 lalu. Tinggal menunggu pembebasan lahan yang jadi peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Purnyoto Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN VIII yang sempat bertugas sebagai PPK Perencanaan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur mengakui, DED itu baru diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo pada awal 2019.

Namun, dalam prosesnya, kata Purnyoto, sejak pertengahan 2018 lalu BBPJN VIII selalu melibatkan Pemkab dan Pemprov Jatim dalam hal perencanaan. Hingga finalisasi pada akhir 2018, pembagian tugas sudah dilakukan.

"Kami undang Pemkab secara bertahap. Saat laporan pendahuluan, draft desain, dan laporan akhir," katanya dihubungi suarasurabaya.net Rabu (13/3/2019).

"Intinya, kami sudah melakukan pembagian tugas. Kami FS (studi kelayakan)-nya sudah, DED sudah, tinggal Pemkab melakukan kegiatan pembebasan lahan," katanya.

Purnyoto yang sejak 12 Februari lalu bertugas di Satker Metropolitan II BBPJN VIII mengatakan, berdasarkan DED itu kebutuhan lahan untuk pelebaran jalan antara 10-13 meter, dengan panjang kurang lebih 750 meter.

"Jadi itu kira-kira, dari simpang, 375 meter ke arah utara, 375 meter ke arah selatan. Ya, kurang lebih 750 meter. Sekitar itu," ujarnya.

Data dari Asisten Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Jatim, nantinya panjang total jembatan layang atau flyover itu 477 meter dengan lebar 18 meter.

Jembatan layang berstruktur beton dengan girder pabrikan atau precast itu akan memiliki empat lajur untuk dua arah. Lebar masing-masing lajur 3,5 meter, dengan barrier dua kali setengah meter.

Sebelumnya, Sunarti Setyaningsih Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Sidoarjo mengatakan, dinasnya hanya mengusulkan anggaran pembebasan Rp50 miliar untuk APBD 2020 dengan alasan belum menerima DED.

Purnyoto memaklumi, karena menurutnya, penganggan pembebasan lahan biasanya akan dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Maret ini kan seharusnya sudah berlangsung Musrenbang-nya. Nanti mungkin setelah itu baru bisa diusulkan anggaran yang lebih detail" kata Purnyoto.(den/ipg)
Editor: Eddy Prastyo