SS TODAY

MK Menolak Seluruh Permohonan Kubu Prabowo-Sandi dalam Sengketa Pilpres

Laporan Farid Kusuma | Kamis, 27 Juni 2019 | 21:37 WIB
Anwar Usman (tengah) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). Foto: Antara
suarasurabaya.net - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil yang dimohonkan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasangan calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2019, dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden.

Mahkamah menilai, dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada proses pelaksanaan Pemilu 2019 yang didalilkan pemohon tidak terbukti. Maka dari itu, dalil permohonan a quo menurut MK tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, hampir semua yang didalilkan Pemohon, dinilai tidak berdasarkan hukum, tidak beralasan, dan patut dikesampingkan oleh majelis.

Di antaranya karena ada ketidaksesuaian antara dalil dengan bukti-bukti yang disertakan pemohon, serta ketidakjelasan keterangan kejadian kecurangan yang dimaksud.

Sebelum membacakan amar putusan, Hakim Anwar Usman menegaskan putusan itu berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.

MK akan mempertanggungjawabkan putusan yang diambil kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa.

Mahkamah juga menyadari, putusan yang dibacakan hari ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Maka dari itu, Ketua MK berharap putusan sengketa Pilpres 2019 tidak jadi ajang menghujat.

Amar putusan itu dibacakan Anwar Usman, pukul 21.16 WIB.

"Mahkamah berkesimpulan, satu, mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Tiga, permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Empat, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Lima, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan kesimpulan hasil Putusan Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Amar putusan mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," lanjut Anwar Usman yang kemudian diketok palu satu kali.

Dengan adanya Putusan MK atas sengketa Pilpres 2019 ini, Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasangan calon presiden nomor urut 01, sah secara konstitusi sebagai pemenang Pilpres 2019.

Seperti diketahui, permohonan sengeketa Pilpres itu diajukan kubu Prabowo-Sandi yang menilai ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Total ada 15 poin petitum yang dimohonkan Tim Hukum Prabowo-Sandi kepada MK, antara lain membatalkan hasil Pemilu 2019 yang diputuskan KPU, mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sebelumnya, MK menggelar lima kali sidang sengketa PHPU Presiden 2019 mulai tanggal 14-21 Juni 2019, dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon (Paslon 02 Prabowo-Sandi), jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait (Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf), keterangan Bawaslu, dan pembuktian.

Dalam sidang pembuktian, mahkamah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahan/sanggahan dalil permohonan.

Tercatat ada 14 saksi dan 2 ahli yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Pemohon, 2 orang ahli dihadirkan Termohon, 2 orang saksi dan 2 ahli dihadirkan Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait, serta beragam bukti yang dibawa para pihak untuk meyakinkan mahkamah. (rid/rst)
Editor: Restu Indah



LAINNYA