SS TODAY

Pengamat: Perlu Gembok Kebijakan Agar Rencana Pemindahan Ibu Kota Tidak Berubah

Laporan Muchlis Fadjarudin | Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:41 WIB
Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan perlunya kebijakan yang permanen soal keputusan pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur.

"Soal aspek regulasi, perlu regulasi yang permanen sehingga tidak bisa diganggu gugat, karena sistem presidensial kita ini kan aneh-aneh," ujar Adi di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Adi menilai, kebijakan di Indonesia ini setiap ganti presiden, kebijakan juga sering berubah. Untuk itu, kebijakan Jokowi presiden yang akan memindahkan ibukota harus digembok, sehingga tidak akan berubah ketika ganti rezim.

"Ganti presiden ganti kebijakan, bahkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya itu bisa dianulir, kita juga nggak mau ketika bapak Jokowi sudah memantapkan pindah ibukota , 2024 penggantinya menganulir keputusan, bukan Kaltim tapi pindah ke Ciputat misalnya, kan repot pak , Ini penting , ini penting, ini ada aspek politik yang memang harus di kunci gembok dengan yang kuat sehingga tidak ada upaya untuk melakukan bongkar pasang terhadap regulasi yang sudah menghabiskan banyak energi, tenaga dan uang," tegasnya.

Jangan sampai, kata dia, infrastruktur sudah dibangun di mana-mana di Kaltim, pusat-pusat peradaban sudah dibangun, tapi presiden yang baru tidak menyetujui dan tidak mau melanjutkan itu.

"Kan begitu politik kita ini, ada politik balas dendam, ada politik yang tidak mau jasa-jasa presiden sebelumnya dan macam-macam, ini yang saya kira gembok regulasinya memang harus mantap, sehingga establisitas pemindahan ibukota itu tetap running , siapapun yang jadi Presiden , siapapun yang jadi Gubernur, sehingga tidak ada pintu masuk untuk melakukan penggembosan-penggembosan yang menurut saya cukup potensial," jelasnya.

Kata dia, politik Indonesia sukar ditebak, siapa bisa menyangka banyak kebijakan politik presiden sebelumnya itu dianulir dan tidak disetujui.

"Ini yang saya kira menjadi catatan penting, bahwa, banyak regulasi di negara kita ini dirubah sesuai dengan politik terutama selera politik yang sedang berkuasa," kata Adi.

Yang dikhawatirkan, kata Adi, jangan sampai pindah ibukota itu dan dimantapkan, serta didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, ganti presiden semuanya berubah total.

Yang paling penting, menurut dia, pindah ibukota harus dibarengi dengan pemindahan kebijakan-kebijakan lainnya.

Kata dia, percuma ibukota pindah kalau kebijakan pembangunan Indonesia itu tetap jawa dan Jakarta sentris.

"Kita tidak mau itu, jangan-jangan hanya pindah fisiknya, jangan jangan banyak orang yang pindah ke sana, tapi bagaimana membangun mental model di Kalimantan juga sama seperti Jakarta dan Jawa , itu juga perlu dilakukan dalam waktu yang jangka panjang," tegasnya.(faz/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah