SS TODAY

Khofifah: Kalau Ibukota Jadi Pindah, Peluang Luar Biasa Bagi Jatim

Laporan Denza Perdana | Kamis, 29 Agustus 2019 | 14:12 WIB
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur. Foto: dok suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Rencana pemindahan Ibukota Negara Indonesia ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi peluang luar biasa bagi Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, perdagangan antarpulau Provinsi Jawa Timur cukup besar. Inilah yang akan dia optimalkan melalui Kantor Perwakilan Dagang.

"Bagi Jawa Timur, iya (menguntungkan). Dan saya rasa ini juga menguntungkan untuk Bangsa Indonesia," ujar Khofifah merespons rencana pindah Ibukota Negara.

Khofifah mengaku sudah rapat dengan jajarannya. Dalam waktu dekat dia akan meninjau Kantor Perwakilan Dagang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk melihat kemungkinan yang ada.

Selama ini Jawa Timur memiliki komoditas yang cukup banyak dikirim ke Kalimantan Timur melalui Kantor Perwakilan Dagang yang ada di Balikpapan. Menurut Khofifah, Balikpapan adalah sentra.

Di Balikpapan ada Pelabuhan Semayang di mana kapal Surabaya tujuan Balikpapan dan sebaliknya adalah pelabuhan langsung. Di kota itu juga ada Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

"Saya mau lihat Kantor Perwakilan Dagang di Balikpapan. Kalau harus membuat kantor perwakilan dagang di Penajam Paser Utar, ya, enggak apa-apa. Sudah harus diantisipasi," ujarnya.

Keberadaan pelayaran langsung Surabaya-Balikpapan yang seiring dengan Program Tol Laut Jokowi Presiden selama ini juga menguntungkan Jawa Timur dalam hal perdagangan antarpulau.

Khofifah akan mengoptimalkan potensi ini Ibukota Negara baru. "Supaya tidak kedahuluan, lah. Kita lihat, apakah Balikpapan dibesarkan atau bikin kantor baru di Penajam Paser Utara," ujarnya.

Tidak hanya menguntungkan Jawa Timur, Khofifah mengatakan, rencana pemindahan Ibukota Negara ini juga akan menguntungkan bangsa. Menurutnya, akan menjadi de facto pemerataan ekonomi.

Selama ini, kata Khofifah, secara de jure melalui regulasi dan penganggaraan dana untuk pemerataan ekonomi sudah dilakukan oleh negara. Tapi kontrolnya terlalu jauh.

"Spent of control-nya jauh. Kalau (Ibukota) pindah ke kalimantan, spent of control-nya dekat. Percepatan pemerataan akan terjadi, industri 4.0 akan tumbuh di sana, juga industri kreatif," ujarnya.

Khofifah pun mengatakan, sejumlah catatan dari komunitas pecinta lingkungan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan hidup soal pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan juga jadi catatan.

"Saya rasa catatan dari teman-teman itu pasti akan menjadi catatan penting juga bagi pemerintah. Ada habitat yang harus dijaga, daya dukung alam yang harus dijaga, lingkungan hidup yang harus dijaga, hutan yang harus dijaga, dan seterusnya," katanya.(den/dwi)
Editor: Dwi Yuli Handayani