SS TODAY

Teror Pencemaran Sumber Air Baku

Laporan Zumrotul Abidin | Kamis, 22 Maret 2018 | 07:14 WIB
Sampah diapers yang mengandung microplastik sulit terurai saat sudah mengendap di dasar sungai Brantas-Kali Surabaya. Foto: Dok/Abidin suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Riska Darmawanti Koordinator Nasional Indo Water COP (Community of Practice) mengatakan, selama dua tahun ini dia bersama timnya telah mengumpulkan banyak data pencemaran Sungai hilir Brantas hingga Kali Surabaya yang diolah menjadi air baku itu sangat berat.

Indikator yang kuat di antaranya ditemukannya ikan interseks di Kalimas dan banyaknya diapers (popok sekali pakai) di sepanjang hilir Sungai Brantas. Pencemaran diapers ini erat kaitannya dengan mikroplastik yang sulit terurai di sungai.

"Sampah diapers yang sudah mengendap dan mengecil menjadi serpihan micropalstik di dasar sungai akan menyebar dan mencemari air. Sehingga, air kali Surabaya jika disaring PDAM tetap tidak bisa karena saking kecilnya bentuk nano dan micro plastik ini. Selama ini belum ada solusi alat penyaring micro plastik ini. Bahkan di negara maju seperti Eropa dan Amerika permasalahan ini masih menjadi perdebatan," kata Riska.

Riska mengatakan, hasil penelitian yang dilakukannya tahun 2013 juga mendapatkan data bahwa sekitar 70 persen penderita kanker darah atau leukimia itu adalah orang-orang yang tinggal di bantaran sungai dan di daerah hilir Brantas. Dari 70 persen penderita itu, 30 persen-nya adalah anak-anak.

"Jadi, anak-anak usia balita sampai dengan usia sekolah SMP itu sebenarnya sebagai petunjuk bahwa air baku kita bermasalah. Data ini kami gali dari salah seorang ahli atau dokter anak di RSUD Dokter Soetomo tahun 2013," katanya.

Riska mengatakan, indikator pencemaran sungai yang menjadi sumber air baku di Jatim ini, tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

"Pemerintah tidak pernah menghubungkan antara permasalahan pencemaran dengan kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi kesehatan biota air. Pemerintah hanya berfikir dampak ekonomi saja," katanya.

Riska juga menyinggung bagaimana Undang-undang tentang sumber daya air yang pernah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tak kunjung terealisasi meski sempat disetujui revisinya. Ada banyak tahapan pengajuan uji materi terkait privatisasi air ini. Pada 2004, masyarakat melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu, kata Riska, pada 2013 Muhammadiyah kembali mengajukan gugatan ke MK soal penguasaan air untuk kepentingan komoditas ekonomi. Padahal dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kepada negara untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kebutuhan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat.

"Meski kemudian dikabulkan, tapi realisasinya tidak tegas dilakukan pemeintah. Air adalah barang publik, air bagian dari hak asasi. Masyarakat berhak mendapatkan air bersih tanpa pencemaran," katanya. (bid/iss)
Editor: Ika Suryani Syarief