INFO HAJI

Jamaah ONH Plus Tak Dibenarkan Minta Obat ke Klinik Haji Reguler

Laporan Ika Suryani Syarief | Jumat, 26 April 2019 | 22:02 WIB
Dr dr Eka Jusup Singka M.Sc. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (26/4/2019). Foto: Antara
suarasurabaya.net - Jamaah ONH Plus tidak dibenarkan untuk meminta obat ke klinik haji reguler ketika mengalami masalah dan kendala kesehatan selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

"Kalau masuk di klinik kita layani cuma kalau dia minta obat itu nggak dikasih karena dia kan ONH Plus, khusus," kata Dr dr Eka Jusup Singka M.Sc. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ketika memberikan materi Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440 H / 2019 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat.

Menurut dia, jamaah haji khusus telah mendapatkan dan membayar fasilitas tersendiri termasuk dalam hal layanan kesehatan.

Bahkan umumnya rombongan haji khusus membawa tim kesehatan sendiri lengkap dengan fasilitas pendukung termasuk peralatan kesehatan dan obat-obatan.

"Mereka membawa dokter sendiri, dasarnya mereka bawa sendiri, penyelenggaranya, PIHK itu menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasinya itu juga dikelola khusus oleh yang bersangkutan mereka 'nginep' di hotel khusus atau lagi naik pesawat khusus, fasilitas makan mereka juga khusus," katanya kepada Antara.

Sementara haji reguler mendapatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dari pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji.

Mereka mendapatkan fasilitas reguler sebagaimana yang diterima oleh haji-haji reguler yang tahun ini mengalami penambahan kuota 10.000 menjadi 231.000 orang.

Sementara haji khusus penyelenggaraannya dikelola secara khusus dan pelayanannya diberikan oleh PIHK.

Pada 2019, kuota untuk haji khusus melalui ONH Plus sebanyak 17.000 orang. Perlindungan terhadap jamaah haji khusus yakni memastikan jamaah memperoleh hak-hak sesuai paket perjanjian, memastikan PIHK tidak melanggar SPM, dan membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.(ant/iss/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.