Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsy menyayangkan masih ada menteri yang menurut dia masuk daftar red notice Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Kabinet Kerja.
Ia menambahkan, janji Presiden Jokowi saat kampanye adalah membentuk kabinet yang ramping.
“Bila memang menjanjikan kabinet yang ramping, seharusnya jumlah menteri kan lebih sedikit dari pada kabinet sebelumnya,” sebutnya.
Aboe Bakar juga mengemukakan, menteri yang berlatar belakang pengusaha akan membawa resiko tertentu, yaitu adanya konflik kepentingan dengan usaha yang dimilikinya.
“Oleh karenanya hal ini harus diantisipasi dengan baik. Sebab, pengelolaan kementerian berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Mungkin selama ini mereka mengelola perusahaan dengan bebas, memberlakukan keuangan dan aset yang dimiliki,” ujar Aboe Bakar. (Ant/Rst)
Foto: aboebakaralhabsyi.blogspot.com