Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor pusat United Nations Population Fund (UNFPA) yang berkolaborasi dengan Avenir Health, John Hopkins University (USA), dan Victoria University (Australia) menunjukkan 47 juta perempuan diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi selama pandemi Covid-19 melanda dunia.
Hal ini, mengakibatkan tujuh juta kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama kurang lebih enam bulan masa lockdown di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Hasto Wardoyo Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa selama pandemi terjadi penurunan jumlah masyarakat yang mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan.
“Karena sebelum pandemi angkanya rata-rata sudah 17,5 persen dan di kota besar kecenderungannya lebih tinggi, juga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, stunting, kematian ibu dan bayi, itu permasalahan yang harus kita cermati terkait dengan kependudukan,” kata Hasto dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net pada Jumat (10/7/2020).
Menghadapi masalah ini, saat ini BKKBN tengah gencar menyosialisasikan agar pasangan muda dan berusia subur menunda dulu kehamilannya di masa pandemi.
“BKKBN tidak melarang orang untuk hamil, hanya kita memberikan saran dan masukan agar ditunda dulu jika tidak terlalu mendesak mendapatkan momongan,” katanya.
BKKBN menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan berusia muda. Tapi, BKKBN tidak menyarankan penundaan kehamilan pada perempuan yang usianya sudah 34 tahun karena kehamilan di atas usia tersebut lebih berisiko bagi kesehatan bagi ibu dan janin.
Kepada perempuan yang saat ini sedang hamil, dia menyarankan mereka membentengi diri dari risiko penularan Covid-19 dengan menjaga daya tahan tubuh. Perempuan yang sedang hamil, menurut dia, harus ekstra berhati-hati pada pekan pertama hingga ketiga kehamilan karena pada masa itu proses pembentukan organ sedang berlangsung. (bas/iss/ipg)
