APBD Jatim 2022, Belanja Pegawai Naik, Pemulihan Ekonomi Digenjot

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur pada 2022 dipastikan turun, yang sebelumnya mencapai Rp32 triliun di 2021, menjadi Rp28,7 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini bukan disebabkan oleh turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun karena turunnya transfer dari pemerintah pusat akibat pandemi Covid-19.

Meski begitu,  kata Mohammad Yasin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim, Pemprov Jatim tetap memaksimalkan penanganan pandemi. Tiga fokus utama anggaran APBD Jatim pada 2022 yakni pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan dan penanganan pandemi serta infrastruktur.

Mengingat kasus Covid-19 yang saat ini melandai, Yasin mengatakan anggaran di sektor kesehatan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sehingga bisa lebih banyak diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi.

“Sesuai Permendagri bahwa concern pertama kita pemulihan ekonomi. Ini pandemi melandai dan lanjunya terus melandai. Akhirnya anggaran untuk kesehatan 2022 turun jadi Rp4,8 triliun, pemulihan ekonomi meningkat, infrastruktur meningkat,” kata Yasin kepada Radio Suara Surabaya, Senin (15/11/2021).

Selain itu, Pemprov Jatim juga telah menyediakan anggaran belanja tidak terduga sekaligus mengingatkan pada pemerintah daerah untuk menyiapkan dana antisipasi bencana alam.

“Meski belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-9, tapi ibu gubernur (Khofifah Indar Parawansa) juga concern pada curah hujan tinggi. Ini terus kita support anggaran pemrov, Ibu Gubernur juga mengingatkan daerah untuk mencadangkan belanja tidak terduga,” jelas Yasin.

Selain itu, APBD 2022 juga sudah mulai dipersiapkan untuk anggaran Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 dan Pemilihan Gubernur pada 2023.

Ia menegaskan, usaha ini dilakukan agar beban anggaran di tahun pemilihan tidak terlalu besar.

“Karena anggarannya sangat besar. Mengacu pada tahun sebelumnya Rp900an miliar, mungkin nanti perlu dana Rp1,2 atau bisa sampai Rp1,5 triliun, kami belum tahu karena angka ini belum fix.  Sehingga 2022 nyicil minimal Rp300 miliar, 2023 Rp400 miliar, lalu 2024 kekurangannya,” ujarnya.

Selain untuk mencicil biaya anggaran pilpres dan pilgub, Yasin menambahkan, akan ada beban anggaran yang lebih besar daripada tahun sebelumnya dari belanja pegawai.

“2022 punya tambahan pegawai guru-guru yang tidak tetap diangkat PPPK, ada 12,4 ribu. Tentu itu menyerap anggaran cukup banyak sekitar Rp700an miliar. Belum lagi PNS baru sekitar 2000an sekian, dana ini kita persiapkan,” katanya.

Hingga saat ini, APBD 2022 Jatim masih belum disahkan. Ini berbeda jika di tahun-tahun sebelumnya yang pengesahan anggaran selalu bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November lalu.

Menurut Yasin, belum disahkannya APBD 2022 bukan berarti Pemrov molor. Berdasarkan ketentuan, pemprov masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini atau sebulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Mundurnya pengesahan APBD 2022 dari sebelumnya, lanjutnya, sebagai bentuk kehati-hatian Pemprov Jatim agar anggaran dapat maksimal dan dirasakan rakyat.

“Kita di 2022 ingin anggaran bisa menyentuh rakyat Jatim, kita cermati pelan-pelan, tidak tergesa-gesa . Kita ingin lebih cermat karena pandemi Covid-19 harus ada prediksi-prediksi yang bisa kita arahkan betul,” ujarnya.

Sedangkan untuk realisasi anggaran 2021, Pemprov Jatim menargetkan 94 persen realisasi hingga bulan ini.

“Realisasi sampai dengan kemarin sekitar 70 persen, tapi nggak tahu ya bendaharanya BPKAD. Tapi target bisa 94 persen untuk realisasi,” tambahnya.(tin/rst)