Eri Cahyadi Tunda Semua Proyek, Fokus Bahagiakan Masyarakat Surabaya
Sabtu, 6 Maret 2021 | 15:19 WIB
Pemerintah Kota Surabaya menetapkan penghasilan minimal setiap keluarga ber-KTP Surabaya minimal Rp7 juta per bulan. Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyampaikan itu, Sabtu (6/3/2021).
Di sela meninjau pelaksanaan Donor Plasma Konvalesen di Suara Surabaya Center, kepada suarasurabaya.net Eri mengatakan, Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinannya sudah punya data setiap keluarga di Surabaya.
“Kami tahu betul setiap keluarga ini pendapatannya berapa? Siapa yang dapat gaji, siapa yang belum? Kami berprinsip, kami berhitung betul, bagaimana setiap keluarga minimal dapat penghasilan lebih dari UMK. Jadi insyaAllah, sekitar 7 juta yang kami tetapkan,” ujarnya.
Dia sudah menyiapkan langkah-langkah, bila masih ada keluarga ber-KTP Surabaya yang belum mendapatkan penghasilan mencapai Rp7 juta. Misalnya yang bekerja hanya si Ayah, anaknya yang sudah sarjana akan direkrut sebagai tenaga kontrak.
“Gaji ayahnya cuma Rp4,5 juta. Oh ternyata ada anaknya yang lulus kuliah, kami akan ambil, kami jadikan tenaga kontrak (Pemkot Surabaya). Karena itu kami mohon maaf betul, kami utamakan warga Surabaya dulu,” ujarnya.
Bagaimana bila keluarga itu belum punya anak atau anaknya masih sekolah? Eri dengan yakin memastikan, dia juga sudah punya langkah-langkahnya. Yakni dengan melatih anggota keluarga lain, misalnya si ibu dengan keterampilan kerja.
“Kami akan latih membuat baju batik. Karena nanti di Pemkot ada kewajiban pakai baju batik seminggu sekali. Akan kami koordinasikan dengan kepala dinasnya, berapa jumlah pegawainya,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memang berencana, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya akan membangkitkan UMKM di Surabaya.
Pemkot Surabaya, kata Eri, akan membentuk kelompok UMKM warga ber-KTP Surabaya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kue untuk setiap kegiatan atau rapat pemerintahan, juga kebutuhan masker dan baju batik pegawai Pemkot Surabaya.
“Semua konsumsi, termasuk kue dalam rapat pemerintahan kota hukumnya Fardhu Ain harus mengambil dari UMKM Surabaya. Kapan orang Surabaya bisa bergerak kalau pemerintahnya tidak mau jadi bagian untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya?” ujarnya.
Eri juga mengajak masyarakat Kota Surabaya lainnya, yang punya rezeki, bergotong-royong saling berbagi dengan warga lain yang butuh uluran bantuan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di Surabaya.(den/dfn/ras)
