GMPI Minta Presiden Berantas Praktik Mafia Tanah yang Diduga Melibatkan Oknum Menteri

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) meminta Joko Widodo Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan kasus mafia tanah di daerah Cakung, Jakarta Timur yang diduga melibatkan Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Rahmat Ketua GMPI mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden karena masyarakat yang menjadi korban mafia tanah akibat ulah oknum pejabat pemerintah sangat menderita.

“Kami melihat adanya intervensi dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada Mahkamah Agung (MA) untuk membela pengusaha yang merebut tanah Abdul Halim yang ada di Cakung,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (21/4/2022).

Menurutnya, surat yang diduga intervensi Menteri ATR ke Ketua MA beredar di media sosial yang diunggah Rudi Valinka di akun @kurawa.

“Abdul Halim juga menjelaskan kronologi permasalahannya kepada kami, dan surat yang ditujukan ke Ketua MA itu kami ketahui dari media massa dan media sosial Twitter diunggah akun @kurawa dan akun @XIXdgmbkXIX,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, dalam surat itu ada poin yang mengatakan BPN akan tetap melakukan pencatatan dalam buku tanah.

Padahal, lanjut Rahmat, selama proses persidangan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal di luar arahan majelis hakim sebelum adanya putusan tetap seperti diatur Pasal 126 PMNA/BPN Nomor 3/1997.

“Ini membuktikan Sofyan Djalil melawan perintah dari lembaga hukum. Presiden saja bisa patuh jika ada putusan dari lembaga hukum, ini seorang menteri bisa melakukan hal di luar tupoksinya,” katanya.

Rahmat menambahkan, surat aduan yang dikirim ke Presiden sudah diproses Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dengan nomor register 222H-1Y6PM3.

“Surat kami yang ditujukan ke Presiden sudah diterima dan ditindaklanjuti. Kami juga berharap nanti surat yang kami kirimkan ke MA, Mensesneg, Kapolri, Pengadilan, Menkopolhukam, dan Menkumhan juga dapat menindaklanjuti informasi yang kami berikan,” harapnya.

Selain itu, Rahmat menduga Sofyan Djalil juga memutarbalikkan fakta yang ada dan membuat opini seolah-olah korban mafia tanah justru sebagai pelaku mafia tanah.

“Terlihat seorang menteri sangat pro kepada pengusaha daripada masyarakat yang hak-haknya dirampas oleh mafia tanah. Ini kan sangat jauh dari apa yang diminta Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi agraria dan berpihak kepada masyarakat. Ini membuktikan Sofyan Djalil membangkang kepada atasannya. Saya menduga jangan-jangan Sofyan Djalil juga bagian dari mafia tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rahmat juga merasa heran karena Sofyan Djalil membela mati-matian keluarga Tabalujan yang disebut berjasa bagi Bangsa Indonesia. Padahal, selain Abdul Halim, banyak korban keluarga Tabalujan yang tanahnya dirampas dengan modus yang sama.

“Korban dari pengusaha Tabalujan ini banyak sekali, bukan hanya Abdul Halim, ada Pak Edy dan lainnya. Dan sudah banyak juga yang lapor ke polisi. Benny Simon Tabalujan sudah jadi DPO Polda Metro. Informasi yang saya dapat, keluarga Tabalujan ini sejak tahun 2010-2011 mendapatkan 106 hektare tanah yang tidak jelas, dan semuanya bersengketa dengan rakyat kecil. Bagaimana bisa orang begitu disebut berjasa kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia?” imbuhnya.

Terkait surat yang beredar di media sosial, Sobandi Humas MA belum mau menanggapi. Dia mengatakan masih perlu melakukan pengecekan.

“Nanti dicek dulu ya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Di tempat terpisah, Anton Situmorang Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98 dan Relawan Jokowi mendesak Sofyan Djalil mundur dari posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) lantaran gagal memberantas mafia tanah.

“Sofian Djalil sudah pernah mengakui di internalnya ada mafia tanah. Dia harus mundur, karena dia tidak mampu memberantas mafia tanah,” ucapnya.

Anton menambahkan, kalau Sofyan Djalil tidak mau mundur, Presiden Jokowi harus mengganti pembantunya tersebut.

“Kalau tidak mau mundur, presiden harus mengganti menterinya, yang lebih berani berantas mafia tanah yang sebenarnya. Bukan masyarakat kecil yang jadi korban lalu disebut mafia tanah, dan bukan pro ke pengusaha,” katanya.

Menurut Anton, praktik mafia tanah sudah sangat mengkhawatirkan. Mafia tanah juga sudah beraksi secara nasional.

Selain mendesak Sofyan Djalil mundur, Anton juga meminta Presiden Jokowi membentuk satgas pemberantasan mafia tanah.

“Mafia tanah sudah masuk di segala lini. Pak Presiden harus ambil alih ini, harus membentuk satgas pemberantasan mafia tanah secara nasional,” timpalnya.

Anton melanjutkan, orang-orang yang mengisi Satgas Mafia Tanah nantinya orang pilihan langsung Presiden yang berani melawan mafia tanah.

“Orangnya yang berani melawan mafia tanah. Langsung di bawah presiden, dibentuk oleh presiden,” tegas Anton.(rid/ipg)