Pemkab Sidoarjo Siapkan Solusi bagi Warga Terdampak Flyover Aloha
Selasa, 15 November 2022 | 13:06 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pengerjaan Flyover Aloha dan frontage road Sidoarjo selesai pada tahun 2024. Proyek strategis nasional, itu rencananya akan diresmikan Joko Widodo Presiden RI pada April 2024.
Dwi Eko Saptono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mengatakan, 65 persen pengerjaan proyek frontage selesai pada akhir tahun ini.
“Jalan Bangah sudah selesai, tinggal intervensi pedestrian dan taman. Tahun depan kami menuntaskan Waru sampai Buduran,” ujarnya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (16/11/2022).
Eko juga mengatakan bahwa proyek Flyover Aloha dimulai dari Burger King dan berakhir di SPBU Aloha, dengan panjang diperkirakan kurang lebih 800 meter dan akan dibuat landai.
“FO Aloha dibangun untuk bisa dipakai pengguna jalan dan kalau ada Alutsista TNI AL justru akan memudahkan. Panjangnya kurang lebih 800 meter. Untuk kemiringan, tanjakannya landai kurang lebih 3,8 persen, tapi turunannya mungkin nanti akan di angka lima persen,” katanya.
Selain itu, ia menambahkan dari sudut konstruksi bahwa perlintasan kereta api sebidang akan ditutup dan semua kendaraan akan diarahkan ke jalur FO Aloha.
“Kalau melihat dari konstruksi dan konsep, seluruh akses kendaraan baik roda dua maupun roda empat akan melewati Aloha. Di bawah ditutup dan naik ke flyover,” ujar Eko.
Mengingat program FO Aloha merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan yang tertuang Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, Eko meminta bantuan semua pihak agar program tersebut cepat selesai, salah satunya yakni kepada pihak TNI AL.
“FO Aloha ini kan, kami juga mohon dukungan seluruh pihak termasuk TNI AL. Dan kami bersyukur sekali langsung dari Pak KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) memberikan dukungan pada 18 Mei 2022 terkait dengan penggunaan lahan untuk pembangunan FO Aloha,” paparnya.
Eko melanjutkan, dalam penggunaan lahan untuk pembangunan FO Aloha, ada beberapa bangunan di Pulau Aloha yang harus dibebaskan termasuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
“Jadi di Pulau Aloha itu kalau tidak salah, sepertinya di bagian tengah dari klase jembatan dan kebutuhan lahan, itu seluruh bangunan harus dibebaskan. Kalau di sebelah utara, SPBU jauh dari klase jembatan maupun oprec artinya masih bebas. JPO juga dibebaskan, akan hilang,” paparnya.
Eko melanjutkan terkait hal ini juga, saat ini di Pulau Aloha memang digunakan oleh pelaku usaha yang punya ikatan perjanjian dengan TNI AL, di mana Primkopal (Primer Koperasi Angkatan Laut) yang memberikan kuasa.
“Ada yang sudah habis masa kontraknya, ada yang masih berjalan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR dan Pemkab Sidoarjo menargetkan bahwa untuk FO Aloha dapat berada di kategori titik B menuju A, karena berkaca dari rasio pada jam-jam tertentu, kemacetan menyentuh hingga titik F (terjelek atau macet total).(rum/dfn/ipg)
