Akademisi Sorot Tunangan Bocah di Madura, Sebut Lebih Banyak Dampak Negatifnya
Rabu, 24 April 2024 | 13:07 WIB
United Nations Children’s Fund (Unicef) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti pertunangan bocah empat tahun di Madura sebagai ancaman perkawinan anak.
Tubagus Arie Rukmantara Kepala Kantor Unicef Perwakilan Indonesia untuk Wilayah Jawa menyebut, meski belum terjadi pernikahan, tapi budaya pertunangan anak jika diteruskan bisa memperbanyak kesempatan menikah di bawah umur.
“Satu insiden saja parah, karena gak boleh ada anak yang tidak menikmati haknya. Kita sedang melindungi sampai satu orang anak pun melakukan perkawinan anak. Paling tidak, kita melakukan dua hal, strategis dan praktis,” bebernya saat press release hasil lokakarya penyamaan persepsi, strategi implementasi, dan launching program Berani II di Jawa Timur, Rabu (24/4/2024).
Dia mengatakan Unicef mendukung dinas-dinas terkait untuk berkontribusi menciptakan masa depan baik untuk anak. Seperti dinas perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas pendidikan, menurutnya punya porsi masing-masing.
“Dinkes memastikan sanitasi, air bersih, dan lain-lain, terjamin, karena itu menjamin remaja merasa masa depan jauh lebih baik. Kalau datang ke puskesmas, ada konselor, dan sebagainya, itu membuat anak merasa masa depan lebih baik,” ucapnya.
Faktor penentu, tuntasnya pendidikan dasar hingga SMA, kata Arie, juga masih jadi PR. Empat juta anak masih tidak terdaftar di sistem pendidikan, lanjutnya, jadi tanggung jawab Prabowo-Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang harus segera diselesaikan.
Terutama anak perempuan, dia menegaskan harus berpendidikan agar mampu menolak perkawinan anak.
“Salah satunya yang terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wajar, karena populasi besar. Kami ingin mereka kembali sekolah, itu permintaan kami ke calon presiden, agar memastikan semua anak perempuan lulus sekolah. Itu faktor penentu. Kalau semua remaja putri lulus SMA maka dipastikan menolak perkawinan anak,” tuturnya.
Sementara Anwar Solihin Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyebut, permintaan dispensasi nikah (diska) tertinggi sejauh ini didominasi tiga daerah, Malang, Jember, dan Probolinggo.
Faktor paling besar masih karena tradisi, salah satunya saling mengembalikan pemberian uang saat menghadiri undangan pernikahan atau buwuhan dalam Bahasa Jawa.
“Perkawinan anak gak cuma diska, ada nikah siri, dan lain-lain, datanya susah kami dapatkan. Saya pikir gak ada data itu, ada hubungannya dengan kultur itu untuk mengembalikan buwuhan (tradisi memberi uang saat menghadiri undangan pernikahan) jadi berusaha anaknya dinikahkan di daerah tertentu untuk dikembalikan buwuhan,” ucapnya.
Ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan forum anak, harapannya semakin banyak anak yang tergabung dalam forum anak di lingkup terkecil untuk ikut menyuarakan gerakan menolak pernikahan anak.
“Forum anak punya peran luar biasa ada kasus bisa mematahkan itu. Peran itu bisa dilakukan di daerah tertentu. Karena itu kalau desa semua ada forum anak maka kita bisa. Jadi bisa bergerak di desanya dan bergerak ke mana-mana,” tandasnya.
Diketahui, pencegahan perkawinan anak itu dilakukan lewat Porgram Berani II (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) kerja sama antara Unicef, LPA Jatim, yang didukung Pemerintah Kanada, diluncurkan hari ini di Surabaya. (lta/bil/ipg)
