RHENALD KASALI NOTES

Arab Saudi Saja Berutang, di Mana Posisi Kita?

Sabtu, 23 Maret 2019 | 13:21 WIB
Renald Khasali Founder Rumah Perubahan sebagai pembicara Suara Surabaya Economic Forum (SSEF) 2019, di Grand City Convex Surabaya, Rabu (5/12/2018). Foto: Pramudita Suara Surabaya Media
suarasurabaya.net - Prof. Rhenald Kasali Guru Besar Universitas Indonesia, menyatakan, di tengah hiruk-pikuk kampanye pilpres ini, sekelompok orang sering menyuarakan ekonomi Indonesia yang semakin sulit, bahkan berada di ujung kebangkrutan.

Ada yang mengatakan negeri ini sudah terlalu banyak utang, bahkan banyak BUMN akan dijual. Ada lagi yang mengatakan, Indonesia berada di bawah serbuan tenaga kerja asing. Padahal menurutnya, Arab Saudi yang kaya minyak saja juga memiliki utang, demikian juga Singapura.

Dagelan-dagelan ekonomi seperti itu memang bukan hal yang baru. Dulu, Adolf Hitler juga menggunakan cara serupa saat merancang kekuasaan dengan menakut-nakuti kaumnya, etnis Aria, akan serangan ekonomi dari kelompok Yahudi.

Lalu, Donald Trump, menggunakan cara yang sama untuk penduduk kulit putih Amerika yang terdesak serangan imigran dan barang-barang impor akibat globalisasi. Bahkan kini cara serupa sedang dicoba di Italia dan Prancis.

Lalu, benarkah ekonomi Indonesia berada dalam ancaman utang dan kebangkrutan?

Kalau Sepak Bola, ya Memang Jeblok

Bicara mengenai utang tentu juga bicara tentang peringkat. Kalau sepakbola yang digunakan sebagai acuan, pantaslah masyarakat Indonesia berkecil hati. Pasalnya, pada Februari 2019 lalu Federation of International Football Association (FIFA) menempatkan timnas sepakbola Indonesia di peringkat 159 dunia.

Peringkat itu memang rendah, dibawah negara-negara Asean seperti Vietnam (peringkat 99), Thailand (115), Filipina (123), bahkan Myanmar (138). Meski masih di atas Singapura 165 dan Malaysia 167.

Isu korupsi juga masih masuk akal dan berhubungan dengan sepakbola. Jika PSSI tak membenahi korupsi dan permainan atur mengatur skor, prestasi atlit akan sulit dinaikkan.

Maklum, Indeks Persepsi Korupsi yang diumumkan Transparency International Indonesia (TII), Januari lalu masih menempatkan Indonesia di ranking 89. Jauh di bawah Singapura di peringkat 3, Brunei Darussalam (31), dan Malaysia (61). Tapi, kita masih di atas Filipina dan Thailand (sama-sama di posisi 99), atau Vietnam (117).

Bukan Pengutang Yang Diperhitungkan

Dua minggu lalu, ekonom Dan Kopf mengumumkan kajiannya tentang gejolak ekonomi. Maklum, perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok saat ini memorakporandakan ketenangan berusaha dan menimbulkan banyak masalah baru.

Khususnya kemampuan dunia usaha dalam menjamin kestabilan, menuai keuntungan. IMF bahkan mengatakan, tahun 2019 selain pertumbuhan ekonomi dunia melambat, risiko berusaha juga meningkat.

Namun, menurut Rhenald, berkebalikan dengan ucapan para politisi yang tengah bertarung, Kopf menemukan dalam soal keseimbangan ekonomi, Indonesia lah juaranya. Ia menelisik pertumbuhan pendapatan riil perkapita menurut data Bank Dunia antara 2002 sampai 2017.

Indonesia bahkan jauh lebih unggul dari Tiongkok dan India yang tumbuh sekitar 2 persen di atas kita. Artinya, semakin banyak fakta yang menunjukkan kepemimpinan ekonomi kita tak seburuk yang kita sangkakan.

Sejalan dengan Kopf, ternyata Indonesia juga belum ada apa-apanya dalam soal berutang. Mungkin karena itulah sebulan terakhir isu mengenai utang belakangan surut.

Jika memakai debt to GDP ratio sebagai indikator yang mengukur ratio utang terhadap kue ekonomi atau gross domestic product (GDP). Maka, Indonesia ada di ranking bawah yang artinya dibandingkan pendapatannya, utang Indonesia kecil. Artinya, jika ingin memanfaatkan pendapatan hari esok, maka potensi untuk membangun masih besar.

Per Desember 2018 lalu, debt to GDP ratio Indonesia hanya 28,7 persen. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia ada di ranking 133 dunia. Artinya, utang bukan andalan Indonesia. Sehingga, tidak bermoral jika ada yang menakut-nakuti bangsa agar kurang percaya diri terkait utang ini.

Semakin maju ekonomi dan semakin kagum kita dengan kemajuan bangsa-bangsa, ternyata utangnya juga semakin besar, namun tidak Indonesia.

Jepang ternyata jagoan berutang. Ia menempati posisi nomor satu dunia dengan debt to GDP ratio-nya 253 persen, lalu Yunani (2) dengan 178 persen, dan Lebanon (3) 149 persen.

Dari Asean, Singapura yang dianggap bersih dari korupsi, dan fasilitas publiknya maju
ternyata berada di urutan ke 8 dalam berutang dengan rasio 110 persen, Vietnam 56 (61,5 persen), Malaysia 73 (50,9 persen), Filipina 95 (42 persen), Thailand 98 (41,8 persen), Kamboja 117 (35,1 persen), dan Myanmar 121 (33,6 persen).

Jadi, ada 7 negara Asean yang rasio utangnya jauh lebih besar dari Indonesia.

Jadi kalau ada yang membesar-besarkan bahwa setiap bayi yang lahir punya utang Rp13 juta di sini, jangan kaget, setiap bayi yang lahir di Singapura harus menanggung Rp700 juta.

Angka debt to GDP ratio ini tentu bergerak dinamis, tergantung nilai utang yang ditarik pemerintah. Angka debt to GDP ratio Indonesia saat ini kemungkinan di kisaran 30 persen atau sedikit di bawah itu. Jadi, ranking utang Indonesia juga tidak akan banyak berubah dari posisi 130an.

Bahkan, negara Islam seperti Saudi Arabia pun ternyata juga berutang. Debt to GDP ratio-nya pada Desember 2018 lalu sebesar 17,2 persen dan berada di posisi 164 dunia. Menurut catatan utang kerajaan ini, Saudi Arabia rata-rata berutang 36,38 persen antara tahun 1999 hingga 2017, dan pernah mencapai 103,5 persen pada 1999.

Yang terpenting, lanjut Rhenald, masyarakat harus paham bahwa utang Indonesia saat ini tidaklah mengerikan seperti yang dikatakan beberapa politisi. Apalagi, kini APBN Indonesia sudah dikelola dengan prudent. Bahkan, sebagian utang berbentuk surat berharga syariah yang di-endorse oleh Dewan Syariah Nasional.

*Prof. Rhenald Kasali, pendiri program Doktor Ilmu Strategi Fakultas Ekonomi UI, Founder Rumah Perubahan
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.