ROAD TO ISTANA

Sandi Paparkan Catatan Pemilu 2019 yang Memprihatinkan

Laporan Muchlis Fadjarudin | Selasa, 14 Mei 2019 | 21:55 WIB
Sandiaga Uno Cawapres nomor urut 02 saat berpidato dalam simposium 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Foto: Faiz suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Sandiaga Salahuddin Uno Cawapres nomor urut 02 menilai kalau pemilu 2019 sangat memprihatinkan, termasuk meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Semakin nyata Pemilu 2019 menurunkan sejumlah catatan yang cukup memprihatinkan. Lebih 500 petugas pemilu wafat, semoga husnul khotimah dan mati syahid karena meninggal saat menjalankan tugas negara. Kita juga berdoa semoga yang sakit segera disembuhkan," ujar Sandi dalam pidato simposium ' Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

"Pemilu yang banyak memakan kotban, pemilu yang paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia. Suatu pelajaran yang harus kita jadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang," imbuhnya.

Kemudian Sandi juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam. Dia mencontohkan satu orang penting tim kampanye nasional calon pasangan 01 tertangkap oleh KPK, dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang. Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan fajar. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN dan pejabat tinggi pemerintahan.


"Ini adalah puncak gunung es politik uang yang telah menciderai demokrasi kita. Dari penjuru tanah air terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat disuguhi cerita bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal aparat pemerintah bahkan oleh aparat keamanan telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi kita," jelasnya.

Kata Sandi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan telah dibuat terlena, bukan memilih sesuai hati nurani tapi dipaksa karena diberikan iming-iming uang.

"Disana-sini kami mendengar laporan bagaimana kepala desa dipaksa agar memilih paslon tertentu dengan ancaman tindakan hukum. Kami harus akui mencari bukti politik uang ini bukanlah hal yang mudah. Tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik-praktik seperti ini benar-benar terjadi, bukan hanya satu tempat tetapi banyak tempat," jelas Sandi.

Sandi juga menyoroti soal kampanye Prabowo-Sandi yang diperlakukan tidak adil.

"Sepanjang kampanye kita merasakan kejanggalan dan ketidakadilan yang tidak ditangani dengan baik oleh penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang berwajib," kata dia.

Sandi juga menyinggung DPT bermasalah dan tidak ada solusi tuntas, penggunaan kotak suara yang mudah dijebol atau rusak karena terkena banjir, ada 6,5 juta orang yang tidak mendapat undangan sebagai pemilih, keterlambatan dan kekurangan logistik bahkan intimidasi terhadap saksi-saksi dari pasangan 02 di daerah-daerah tertentu.

"Ini menyebabkan perolehan suara kami di daerah tertentu itu nol. Semasa kampanye betapa sering saya mengalami sendiri memperoleh perlakuan yang tidak adil sulitnya perizinan tempat yang berpindah pindah pemerintah daerah memberikan tempat terbuka yang sulit dijangkau dan kebijakan tersebut cenderung berat sebelah," tegasnya.

Soal peran media, Sandi menyampaikan simpatinya karena banyak media yang tidak boleh menyampaikan kecurangan Pemilu 2019.

"Kami menaruh simpati kepada rekan rekan media yang mengalami tekanan untuk tidak memberitakan berbagai kecurangan, terimakasih kehadirannya," ujar dia.

Kata Sandi, tim BPN menyaksikan upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi para ulama, para cerdik pandai yang menjadi suara hati rakyat pembentukan tim asistensi hukum nasional untuk mengetahui pernyataan tokoh disingkat Tiktok tentu saja tokoh yang bersebrangan dengan pemerintah ini adalah tindakan vulgar yang membrangus demokrasi dan kedaulatan rakyat," jelas Sandi.

Sandi menilai lembaga survei yang merangkap sebagi konsultan paslon tertentu, sehingga timbul konflik kepentingan.

"Akhirnya sesudah pencoblosan kita disuguhi parade hitung cepat dari lembaga-lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan paslon tertentu. Suatu praktek yang sangat nyata yang mengandung unsur benturan kepentingan atau conflict of interest," jelas Sandi.

Kemudian, menurut Sandi, kepada rakyat pemilih juga dipertontonkan kesalahan demi kesalahan yang dimunculkan dalam Situng hasil Pemilu. Sangatlah ironis surat-surat untuk audit tidak ditanggapi.(faz/iss)


Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.