Serikat Pekerja Pertamina Cabut Pemberitahuan Mogok Kerja
Rabu, 29 Desember 2021 | 07:54 WIB
Mulyanto anggota Komisi VII DPR RI minta rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus BBM jenis Premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus Premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.
“Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat,” ujar Mulyanto dalam keterangannya Rabu (29/12/2021).
Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekadar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.
Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. Kata Mulyanto, mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.
“Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat,” tegasnya.
Mulyanto berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.
Dia berharap Pemerintah jangan sekadar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.
“Saya miris melihat argumentasi yang dibangun pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun,” tambah Mulyanto.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Mulyanto meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak. Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat.(faz/dfn/ipg)
