KPU RI Tegaskan Pilgub akan Menggunakan Dana dari APBD Provinsi
Senin, 1 April 2024 | 08:00 WIB
PDI Perjuangan mengusulkan Tri Rismaharini yang sekarang menjabat Menteri Sosial hingga Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
“Ya, kan masih proses penjaringan, bisa Risma, bisa aja Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta, termasuk juga, misalnya, Azwar Anas,” kata Pantas Nainggolan Sekretaris DPD PDIP Jakarta, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024), dikutip Antara.
Pantas memuji kinerja Risma yang sebelumnya memimpin Kota Surabaya dan kinerjanya berdampak besar di wilayah Jawa Timur.
Dia juga menyebut sejumlah nama kader lainnya seperti Andika Perkasa, mantan Panglima TNI dan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Basuki Hadimuljono Menteri PUPR dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mantan Gubernur DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Pantas menilai ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan untuk diusung sebagai calon Gubernur Jakarta, mulai dari komitmen terhadap ideologi Pancasila, elektabilitas hingga keselarasan membangun Jakarta ke depan.
“Beberapa hal-hal yang laten di DKI Jakarta itu harus menjadi perhatian dari siapa pun pemimpin-pemimpin yang akan datang,” ujarnya.
PDIP, lanjut Pantas, kemungkinan akan melakukan pengumuman nama bakal calon gubernur (bacagub) yang sudah teruji dan berpengalaman pada Mei mendatang.
“Kader terbaik nantinya kami angkat ke jabatan yang punya nilai tanggung jawab lebih besar,” ujarnya.
Adanya kesempatan bagi pemimpin dari setiap daerah, sambung Pantas, merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga, bisa lebih ditingkatkan.
Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan partainya sedang menjaring bakal calon untuk Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2024 dan terbuka bagi siapa pun yang ingin mendaftarkan diri.
“Untuk urusan pilkada, sekarang kami lagi menjaring. Dengan siapa pun kami terbuka,” kata Djarot ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.(ant/azw/rid)
