Baru 37 Pengusaha Deklarasikan Dukung Program Tax Amnesty

Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan mengatakan, peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga saat ini sudah mencapai 37 orang dengan nilai aset Rp450 miliar lebih.

Jumlah ini naik signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tebusan juga sudah langsung dibayarkan oleh wajib pajak.

Kebijakan pengampunan pajak ini, juga berlaku bagi pelaku usaha kecil dan juga semua Warga Negara Indonesia (WNI). Tidak hanya ditujukan kepada pengusaha besar atau pihak-pihak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri.

Kebijakan yang berlaku mulai 18 Juli 2016, juga diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“UMKM yang memiliki omset di bawah Rp4,8 Miliar hanya kena 0,5 persen,” kata Menteri Keuangan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong untuk mengikuti kebijakan ini agar timbul rasa tenang dan dapat memfokuskan diri pada keberlangsungan usahanya.

Jokowi Widodo Presiden sebelum berangkat ke Jogja, Senin (25/7/2016) tadi menyebut, saat ini merupakan kesempatan terbaik bagi seluruh warga untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Kebijakan pengampunan pajak yang digulirkan kali ini telah mendapatkan dukungan secara sosial maupun politik.

Kebijakan pengampunan pajak juga merupakan sebuah momentum yang tepat bagi para pemilik aset yang selama ini menggunakan nama pihak lain.

Dengan mengikuti kebijakan ini, pemilik akan mendapatkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk balik nama harta tambahan.

Kata Presiden, UU amnesti pajak yang berlaku sejak 18 Juli 2016 akan ditindaklanjuti dengan UU PPh dan UU PPn.

Presiden berharap Komisi XI DPR RI akan menberikan dukungan. “Kalau luar negeri melakukan kita tidak dalam rangka kompetiter, kita akan ditinggal,” pesan Presiden.

Lewat tax amnesty ini pemerintah mentargetkan dana milik WNI yang kembali atau repatriasi sebanyak Rp1.000 triliun. Sementara uang hasil tebusan yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp165 trliun. (jos/dwi/rst)