Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kasus suap PT Agung Podomoro Land akan dikembangkan terus hingga menelusuri jejak Gubernur DKI Jakarta di periode Fauzi Bowo.
“Sebab, kasus ini merupakan penyuapan pembuatan Raperda agar berpihak pada pengusaha. Kasus Podomoro ini izin pertamanya ada di masa Fauzi Bowo Gubernur DKI saat itu,” ujar Agus di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu (2/4/2016).
Namun, kata Agus, pada saat di masa Joko Widodo perizinan Podomoro tidak dilanjutkan. Tapi, mulai ada perizinan lagi pada jamannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pemeriksaan KPK, kata dia, juga akan mempertanyakan kenapa proyek PT Podomoro bisa beroperasi, sementara Amdalnya belum ada, Perdanya belum ada, bahkan sudah banyak properti yang terjual.
“Ini akan kami tanyakan pada DPRD dan Gubernur DKI. Karena Perda itu pasti melibatkan dua institusi ini,” katanya.
KPK juga menilai, kasus Podomoro ini termasuk kasus besar. Karena nilai investasinya hingga triliunan rupiah.
Menurut Agus, Jumat malam (1/4/2016) Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land telah menyerahkan diri ke KPK. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan salama 24 jam untuk menetapkan sebagai tersangka.
Sekadar diketahui, kasus ini telah menetapkan tersangka Sanusi Anggota DPRD DKI karena menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, melalui Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Suap diberikan terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.(bid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
