Operasional kendaraan angkutan berat yang melintas di jalur selatan Lumajang yang menghubungkan ke Malang tetap dibatasi tonasenya sehingga aparat gabungan tetap dikerahkan untuk melakukan pengawasan.
Pembatasan tonase tersebut ternyata membawa dampak baru yang sebelumnya kendaraan angkutan berat bisa mengambil muatan pasir ke stock field yang ada di jalur selatan, kini operasional stock field-nya yang berpindah. Pengusaha stock field pasir di jalur selatan banyak yang tidak beroperasional akibat pembatasan tonase kelas jalan tersebut.
Dari pantauan Sentral FM, Jumat (24/1/2014), sejauh ini stock field baru dan terkesan liar karena banyak menggunakan lahan kosong yang merupakan median jalan di sejumlah titik di luar jalur selatan, mulai bermunculan. Diantaranya di kawasan Jalur Lintas timur (JLT), di Jl. Bromo dan juga di dekat jembatan lama Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang.
Operasional stock field liar ini dikatakan liar karena lahan yang digunakan merupakan lahan fasilitas umum dan bukan menggunakan lahan sendiri sehingga memancing kegerahan warga.
Heny Setyonusanto, warga Perumahan Tukum Indah, Desa Tukum, Kecamatan Tekung menyampaikan, stock field liar di JLT misalnya, jika terus dibiarkan beroperasional akan semakin bertambah banyak.
“Bisa-bisa, JLT jadi pangkalan bongkar muat truk pasir. Padahal yang digunakan adalah median trotoar jalan. Kalau itu yang terjadi, truk-truk besar, tronton akan melintas di sana. Dampaknya, tentu kerusakan jalan akan pindah di JLT. Begitu pula di titik lainnya,” ujarnya.
Terkait keberadaan stock field liar ini, sebelumnya juga sempat dibahas dalam pertemuan sosialisasi kelas jalan yang menghadirkan pengusaha pasir dan berbagai elemen masyarakat di ruang pertemuan Nararrya Kirana Kantor Pemkab Lumajang.
Dalam pertemuan itu, Ir Nugroho Dwi Atmoko Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lumajang membeber fakta keberadaan stock field-stock field liar ini.
Menyangkut operasional stock field liar tersebut, diminta aparat terkait yang mengambil tindakan untuk menertibkan. Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Jauhari, SH. MH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang yang menyatakan, pihaknya meminta Pemkab Lumajang untuk menindak tegas operasional stock field liar tersebut.
“Tidak boleh ada pembiaran-pembiaran. Pemkab Lumajang harus menindak tegas, karena operasional stock field itu profit oriented. Kalau pengusaha gentle, mereka harus menyediakan lahan sendiri, bisa menyewa atau membeli. Tapi yang digunakan adalah fasilitas umum median trotoar jalan, bahkan lahan di dekat jembatan Wonorejo. Kan tidak elok, karena menggunakan hak-hak milik masyarakat umum,” kata Ahmad Jauhari, SH. MH.
Secara umum, lanjut dia, DPRD Kabupaten Lumajang mendukung pembatasan tonase kelas jalan di jalur selatan. “Sebab, kalau tidak diterapkan aturan tersebut, bisa jadi Jembatan Kalimujur dan Jembatan Kali Pancing runtuh sewaktu-waktu. Kondisi jembatan tersebut kan sudah berlubang tengahnya. Jadi, DPRD mendukung aturan ini sebagai salah-satu upaya menampung aspirasi masyarakat,” pungkas dia. (her/dwi)
Teks Foto :
– Pangkalan pasir baru di Jalur Lintas Timur (JLT), Jl. Bromo dan di dekat Jembatan Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang.
Foto : Sentral FM.
NOW ON AIR SSFM 100
