Sekitar 50 massa Koalisi Kawal RUU Pilkada ini terdiri dari beberapa LSM seperti Perludem, ICW, JPPR, Formappi, Migrant Care, Kontras, Imparsial dan Solidaritas Perempuan.
Mereka berharap, DPR jangan sampai menjadi penghianat demokrasi, karena rakyat yang paling berdaulat.
Ibrahim Fahmi Badoh dari Transparency International Indonesia mengatakan, 45 orang anggota DPRD terpilih pada pemilu 2014, terjerat kasus korupsi. Ini menjadi bukti kuat bahwa lembaga ini sangat tidak cakap untuk diberi kepercayaan untuk memilih kepala daerah.
Refly Harun pakar hukum tata negara yang ikut berorasi mengatakan, Pilkada tidak langsung atau lewat DPRD, akan kental dengan politik uang.
“Karena money politik sangat kentara, sehingga sejak tahun 2002, Pilkada tidak langsung harus digeser menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sekarang tiba-tiba, karena ada koalisi baru yang terbentuk pasca pilpres, ada keinginan untuk menggeser kembali kedaulatan rakyat yang sudah diberikan kepada kita semua,” tegas Refly dalam orasinya di unjuk rasa depan gedung DPR RI, Rabu (24/9/2014).
Dalam unjuk rasa ini, Koalisi Kawal RUU Pilkada juga membawa spanduk serta poster, yang bertuliskan menolak Pilkada tidak langsung atau DPRD. Bahkan para pengunjuk rasa membawa karton foto yang bergambar wajah Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Anis Matta, Akbar Tandjung dan Amien Rais, sebagai simbol pimpinan parpol yang mendukung pilkada tidak langsung.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
