Buruh Kecewa, Surabaya Tak Kunjung Rampungkan Pembahasan UMK

Unjuk rasa ribuan buruh dari beragam serikat pekerja di gedung Negara Grahadi akhirnya bubar tanpa hasil. Aspirasi massa yang mendesak Upah Minimum Kota Surabaya sebesar Rp3 juta tak bisa langsung disetujui karena penetapan UMK masih menunggu usulan dari Tri Rismaharini Walikota Surabaya.

Sementara walikota Surabaya sendiri hingga kini belum menyelesaikan usulan UMK-nya. Padahal sesuai jadwal usulan UMK harusnya sudah diserahkan ke gubernur pada akhir Oktober lalu.

“Kita masih menunggu, karena belum semua daerah menyerahkan usulan UMK,” kata Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Gubernur usai menemui perwakilan massa, Kamis (6/11/2014).

Menurut Gus Ipul, proses penetapan UMK akan dilakukan jika semua daerah sudah menyerahkan usulannya.

Di tempat yang sama, Totok Nurhandajanto, Kepala Bidang Pengawasan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Disnaker Jawa Timur mengatakan hingga saat ini UMK kabupaten/kota se Jawa Timur memang belum bisa ditetapan karena menunggu usulan UMK dari empat daerah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Jombang.

“Kita sudah kirimkan surat bagi empat daerah itu, minimal sebelum tanggal 21 november mereka sudah harus kirimkan usulannya,” kata Totok. Jika hingga 21 november, empat daerah itu tak kirimkan usulan, maka UMK akan menggunakan patokan UMK lama.

Sementara itu, Andie Peci, perwakilan buruh mengaku kecewa karena hingga kini Pemerintah Kota Surabaya tak kunjung menyelesaikan usulan UMK-nya. Buruh sendiri berjanji akan kembali berunjuk rasa. “Kita akan terus kawal sampai pemerintah benar-benar menetapkan UMK Surabaya sebesar Rp3 juta,” kata Andie peci. (fik/ipg)