Budi Setiono Analis politik Universitas Diponegoro Semarang mengingatkan pemerintah untuk menghindari segala tindakan yang bisa dikesankan sebagai bentuk intervensi terhadap partai politik.
“Semestinya, intervensi merupakan salah satu hal yang sangat perlu dihindari pemerintah. Segala hal yang memberi kesan pihak lain, khususnya masyarakat bahwa pemerintah ikut campur,” katanya di Semarang, seperti yang terlansir di Antara, Kamis (27/11/2014).
Ia mencontohkan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait dengan izin Musyawarah Nasional Golkar pada 30 November 2014 di Bali yang bisa dianggap sebagai bentuk intervensi.
Budi yang juga penasihat Aung San Suu Kyi politik tokoh oposisi Myanmar itu, menjelaskan, sebenarnya masih banyak cara lain yang bisa dilakukan ketimbang model intervensi yang menjadi cara berisiko.
“Ketimbang melakukan intervensi yang terkesan vulgar, lebih baik pemerintah melakukan berbagai upaya yang ‘smooth’. Salah satunya model rekonsiliasi dan harmonisasi,” kata Dosen Undip tersebut.
Sesuai dengan kultur ketimuran Indonesia, kata dia, sebenarnya tipikal orang-orang Indonesia itu akan luluh jika didekati dengan baik-baik dan diajak berkomunikasi meski sekritis dan sekeras apapun.
“Sekeras apapun, sekritis apapun, kalau didekati baik-baik, diajak ngobrol, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alasannya dijelaskan, dan sebagainya, semuanya akan berjalan dengan baik,” katanya.
Namun, jika pemerintah menggunakan model-model intervensi justru akan menjadikan resistensi dari lawan politik akan menjadi semakin kuat dan justru berakibat yang tidak baik bagi rakyat.
Sekadar diketahui, sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno Menko polhukam pada Selasa (25/11) kemarin, meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali, 30 November mendatang.
Menurut Tedjo, pemerintah tidak mau mengambil risiko dengan mempertaruhkan nama baik Indonesia jika terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Munas Golkar seperti yang terjadi pada rapat pleno di DPP Partai Golkar Selasa (25/11).
Menurutnya, apabila kekacauan terjadi maka hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.(ant/nif/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
