Di awal kinerja memasuki Tahun 2015, Drs H As’at Malik, Mag Wakil Bupati Lumajang memaparkan masih banyak PNS yang indisipliner. Di antaranya PNS lebih fokus dengan usaha sampingan di luar tugasnya, sehingga melalaikan tugas pelayanan publik yang harus dilaksanakannya.
“Silahkan bagi PNS-PNS yang seperti ini untuk berhenti saja. Kalau kemudian merasa usaha yang digelutinya lebih menghasilkan daripada gaji PNS. Silahkan berhenti, saya akan mengizinkannya. Daripada berulang kali tidak masuk kerja. Atau diberhentikan. Silahkan tidak masuk kerja terus-menerus selama 46 hari. Nanti saya tanda-tangani surat pemberhentiannya,” tegasnya kepada Sentral FM, Jumat (9/1/2015).
Warning ini sengaja disampaikan As’at Malik Wabup, karena revolusi mental saat ini harus dilakukan. Terutama revolusi yang menyangkut perilaku. Ia mengingatkan bahwa PNS bukan Bos. PNS abdi negara dan pelayan masyarakat, sehingga tidak boleh lagi bertingkah laku seolah-olah pejabat.
“Harus menjaga bicara, jangan mentang-mentang pimpinan terus seenaknya memperlakukan staf dengan tidak etis dan mentang-mentang karena menjadi atasan. Kalau ada yang berlaku seperti itu, laporkan saya. Maka, akan saya atur kembali tugasnya dengan mengalihkan ke pekerjaan lain,” katanya.
Ia mencontohkan, camat yang posturnya gagah kemudian tidak boleh hanya berada di belakang meja saja. Tidak pernah blusukan melihat kondisi masyarakatnya. “Termasuk ada pegawai yang melakukan pungli. Kepala Sekolah yang pungli staf maupun siswa yang mau pindah. Ada pegawai yang dalam otaknya hanya kalimat Wani Piro. Yang seperti ini harus diproses dan disanksi. Karena kita sudah digaji, kalau mau tambahan lebih baik berwiraswasta saja,” jlentrehnya.
Wabup Lumajang juga gerah dengan masih adanya PNS yang kerap meninggalkan tugas dengan alasan tugas dinas luar. Padahal setelah dilakukan pengecekan, staf tersebut tidak ada yang memberikan tugas, termasuk pimpinan Satker-nya.
“Kemudian ia mengaku yang menugaskan adalah dirinya sendiri. Ini kan aneh. Kalau ada yang seperti ini, proses sanksi disiplinnya. Sebab, disiplin bagi kemajuan dan optimalisasi tugas pemerintahan, penting diterapkan,” demikian urai As’at Malik Wabup.
Kepada staf di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik), ia juga mebeberkan haisl evaluasi bahwa guru yang mendapatkan sertifikasi dengan hak tunjangan yang sedemikian besar, ternyata belum sepenuhnya optimal melaksanakan tugas. Pasalnya, cukup banyak guru bersertifikasi yang meninggalkan tugas untuk fokus dengan usaha sampingannya.
“Sedangkan, tugas mengajarnya diserahkan kepada guru honorer. Sementara guru bersertifikasi sibuk mengurus bisnis sengon dan tebu. Kepala UPT Dinas Pendidikan harus mencermati ini,” jlentrehnya.
As’at Malik Wabup mengaku telah mendapat laporan terkait hal ini. Bahkan, ada yang jabatannya Kepala Sekolah. Mereka-mereka ini dinilainya telah mengkhianati rakyat. “Kalau masih dilakukan, saya akan mengambil tindakan. Saya tidak mau anak didik nakal karena ditinggal terus oleh gurunya,” jlentrehnya.
Termasuk staf yang melakukan pelanggaran berupa perselingkuhan dan poligami. “Kalau mau selingkuh, silahkan. Kalau perlu minta ijin saya. Saya akan ijinkan dan saya berikan surat ijin keluar dari PNS. Kalau mau ijin poligami, tidak akan saya marahi. Saya beri surat pilihan. Istri satu dan tetap menjadi PNS, atau istri dua dan berhenti dari PNS. Kalau mau cerai, minta ijin baik-baik. Akan tetapi, kalau cerai sebaiknya tidak dilakukan. Sebab meskipun halal, namun cerai sangat dibenci Allah SWT,” tuturnya.
Seluruh hasil evaluasi yang disampaikan, menurut As’at Malik Wabup untuk memacu kinerja dan integritas PNS agar bisa lebih optimal lagi melaksanakan tugas ke depan. “Tentunya dengan mengacu 3 Dimensi yang telah ditetapkan oleh Masdar Bupati, yakni Ketuhanan, Kedisiplinan dan Kepemimpinan,” demikian pungkas As’at Malik Wabup. (her/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
