Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, berharap pemerintah dapat mengalokasikan dana pengadaan kantor Bawaslu di semua daerah se-Indonesia.
Lukman menilai hal tersebut dapat meningkatkan kinerja bawaslu, khususnya pengawasan pilkada serentak.
“Sebelum menghadap Presiden, Bawaslu telah menyampaikan permintaan yang sama pada Komisi II DPR RI. Pada saat itu Komisi II tidak dapat berjanji akan memenuhi karena Badan Anggaran menyatakan tak ada alokasi anggaran untuk membangun kantor Bawaslu di seluruh daerah,” ujar Lukman kepada suarasurabaya.net, Jumat (27/2/2015).
Sekadar diketahui, jajaran pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/2/2015) siang.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ketua Bawaslu mengeluhkan soal kantor Bawaslu yang kurang memadai untuk operasional kerja pengawasan pemilu.
“Bawaslu saat ini berkantor di gedung Setneg. Mengingat Setjen Bawaslu, juga memfasilitasi DKPP, maka gedung tersebut sudah tidak memadai lagi,” katanya kepada Presiden Jokowi.
Karenanya, Muhammad meminta Presiden menginstruksikan seluruh Gubernur di daerah untuk bisa menyediakan lahan untuk pembangunan lahan kantor Bawaslu seluruh Indonesia.
“KPU se-Indonesia sudah punya kantor, tapi Bawaslu satu pun belum,” katanya.
Sementara Presiden Jokowi sendiri belum langsung menyetujui permintaan tersebut. Menurut Jokowi, saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pembangunan gedung baru. (faz/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
