Ini 10 Rekomendasi Demokrat Bagi Pemerintahan Jokowi

Kongres ke IV Partai Demokrat yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya resmi ditutup oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketua umum terpilih, Rabu (13/5) malam. Dalam pidato politik penutupan kongres, SBY setidaknya sempat membacakan 10 rekomendasi Partai Demokrat, yang akan diserahkan pada pemerintahan Joko Widodo.

“Pertama, terus jaga dan hidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Karena rakyat menginginkan Indonesia makin ke depan makin bebas dari korupsi,” kata SBY di hadapan ratusan kader ketika menutup kongres.

Menurut SBY, dalam pemberantasan korupsi, yang utama adalah pencegahan, agresif dan tanpa pandang bulu. Cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan tersangka, serta tanpa tendensi politik.

Kedua, kata SBY, pemerintah harus menyelamatkan institusi KPK dan Polri. Agar kedua institusi penegak hukum tersebut bisa berjalan dengan efektif. Funsgi keduanya jangan sampai terganggu karena benturan perseorangan.

Ketiga, TNI dan Polri hasus terbebas dari kepentingan politik kekuasaan. Agar tidak mengkhinati reformasi, dan tidak membuat kedua institusi terpecah belah serta tidak independen.

“Keempat, pemerintah harus mengembalikan dan menghidupkan kembali program-program pro rakyat, apapun istilahnya agar tercipta keadilan sosial. Jangan sampai ekonomi kita menuju sistem kapitalisme, dan pasar fundamental serta lebih neo-liberalistik,” kata dia.

Kelima, pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi titik penting. Namun jangan sampai biaya APBN terkuras untuk infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus memadukan anggaran pemerintah, BUMN dan juga dana dari swasta.

Keenam, jaga dan hidupkan kembali MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) apapun namanya. Karena master plan pembangunan konektivitas tersebut disusun bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta.

Ketujuh, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik di bidang moneter,fiskal dan sektor riil. Partai Demokrat yakin, pemerintah dapat mengelola ekonomi nasional dan menerapkan kebijakan yang tepat, dan tindakan yang efektif. Selain itu, Presiden Jokowi diharapkan juga mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan rakyat. Sehingga rakyat bisa mengerti dan mau menerima.

Kedepalan, kedaulatan negara dan keutuhan NKRI harga mati. Partai Demokrat sependapat dan setuju dengan sikap Pemerintah. Namun jangan pengelolaan hubungan internasional dan tindakan taktis di lapangan keliru. Sehingga tidak mengganggu hubungan Indonesia dengan negara sabahat dan negara tetangga.

Kesembilan, kehidupan negara yang sehat, termasuk tegaknya nilai-nilai demokrasi. Kepatuhan bersama kedaulatan huku, etika politik dan niat baik dari pelaku demokrasu dan elemen bangsa. Partai Demokrat berharap, ke depan harus terjalin hubungan yang sehat dan harmonis pemerintah dengan parpol, hubungan antar parpol, berdasar sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Kesepuluh, pemerintahan yang baik adalah yang taat aturan. Semua keputusan, Kebijakan dan kebijakan yang diambil dapat dikomunikasikan kepada rakyat luas. Agar rakyat mengerti dan tidak salah persepsi. Di sisi lain, rakyat dapat mengontrol, apakah kebijakan tersebut taat konstitusi dan perangkat perundangan.

“Partai Demokrat mendukung penuh semua kebijakan dan tindakan yang diambil Presiden Joko Widodo, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kehidupan bangsa lima tahun mendatang,” kata SBY menutup pidato politiknya.

SBY berharap, rekomendasi ini bisa dijalankan sehingga upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, bisa segera terwujud. (fik)