Tangani Bencana Kekeringan, Pemerintah Anggarkan Rp2 Triliun Lebih

Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp2 triliun untuk membantu pengadaan air bersih di daerah kekeringan di seluruh Indonesia.

M Nur Purnamasidi Anggota DPR RI Komisi VIII saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan, memasuki musim kemarau ini, daerah rawan kekeringan di seluruh Indonesia memang membutuhkan penanganan khusus.

“Untuk itu, harus dicarikan solusi guna mengatasinya, dengan menggunakan alternatif teknis yang bisa diterapkan guna pengadaan air bersihnya. Saya melakukan peninjauan langsung ke berbagai daerah, ternyata penanganannya masih konvensional. Yakni dengan melakukan droping air melalui truk tangki,” katanya kepada Sentral FM, Rabu (3/6/2015).

Cara ini, menurutnya, tidak efektif. Karena kapasitas droping air sangat terbatas, sehingga hanya bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu saja. Seperti, untuk kebutuhan air minum saja.

“Sehingga harus dicarikan sumbernya untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Karena pengadaan air bersih itu tidak hanya untuk kebutuhan minum saja, namun untuk berbagai kebutuhan. Seperti mandi, memasak, cuci, ternak, pertanian dan sebagainya,” paparnya.

Untuk itu, ia mendorong BPBD guna melakukan survey di daerah kekeringan yang ada di wilayahnya masing-masing guna menentukan apa teknis pengadaan air bersih yang bisa dilakukan.

“Bisa melalui pengeboran, pembangunan dongki atau pipanisasi dengan sistem gravitasi. Untuk pengeboran, sesuai survey yang saya lakukan sendiri di beberapa daerah kebutuhan anggarannya antara Rp370-Rp450 juta untuk satu titik. Namun semuanya harus disurvey dan dikaji BPBD setempat,” terangnya.

Setelah itu, lanjutnya, harus ada kesepakatan bersama dengan masyarakat di daerah kekeringan, sehingga mereka juga sepakat membutuhkan pengadaan air dan teknologinya.

“Bupati juga harus berkirim surat kepada kami, bahwa ini ada bencana kekeringan. Termasuk penegasan dari BMKG. Semuanya ini bersifat administratif yang harus dilengkapi guna memintakan bantuan pengadaan air bersih ini,” tuturnya.

M Nur Purnamasidi juga menjelaskan, jika anggaran Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp2 Triliun lebih ini sebagian akan diarahkan untuk penanganan kekeringan yang melanda berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Karena sebagian diantaranya telah dipergunakan untuk penanganan bencana Sinabung.” Anggaran ini juga bisa dipergunakan untuk jenis bencana lainnya, seperti banjir. Karena dana ini gelondongan,” jelasnya.

Guna mengatasi kekeringan, pemerintah juga berharap setiap desa yang masuk peta kekeringan memiliki solusi pengadaan air bersih permanen secara bertahap. Selain itu, harus dilakukan koordinasi guna membuat peta hidrologi guna memastikan teknis pengadaannya.

“Di beberapa tempat memang dibutuhkan peta hidrologi, namun kebutuhan itu menjadi kendala karena mahal. Untuk itu, BPBD maupun BNPB harus kordinasi untuk meminta peta hidrologi itu. Sehingga kebutuhan peta hidrologi untuk mengantisipasi kegagalan pengeboran air, bisa dimintakan kepada instansi terkait. Dan peta itu tidak boleh dijual, kalau untuk kepentingan masyarakat,” ungkap dia.

M Nur Purnamasidi juga berharap, dalam mengatasi bencana kekeringan, pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan atau bertetangga tidak mengedepankan ego sektoral dan harus bekerja sama dengan baik untuk mengatasinya.

Sebagai contoh, ia mendengar informasi bahwa kekeringan di wilayah utara Kabupaten Lumajang sebenarnya bisa diatasi dengan suplai air bersih dari sumber mata air di wilayah Kabupaten Probolinggo yang wilayahnya berbatasan.

Namun antara Pemkab Lumajang dan Probolinggo tidak bisa melakukan kerjasama karena daerah pemilik sumber mata air tidak memperbolehkan eksploitasi sumber mata air yang debitnya besar tersebut.

“Untuk kasus seperti ini, sebenarnya efek dari otonomi daerah. Semua daerah ingin mengatur sendiri dan tidak mau diatur orang. Ini yang tidak baik. Solusinya, Gubernur seharusnya turun tangan. Sebagai pejabat pusat di daerah untuk melaksanakan azas dekonsentrasi. Daerah tidak boleh menolak,” pungkas dia. (her/dwi)