M. Misbakhun Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) DPR RI menganggap pemerintah belum memahami secara utuh soal UP2DP.
Dana Rp20 miliar dan total Rp11 triliun tidak keluar dari struktur APBN dan menjadi bagian integral serta tidak terpisahkan dari APBN yang disusun oleh pemerintah sendiri.
Tidak ada upaya DPR mengambil alih peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan.
Konsep UP2DP adalah bersifat usulan program pembangunan berbasis Dapil yang justru bisa membantu visi dan misi presiden dalam melakukan pemerataan pembangunan seperti yang ada di Nawacita.
Menanggapi pembelaan wakil ketua UP2DP, Tjahyo Kumolo Mendagri memahami kalau ada anggota DPR dari beberapa fraksi yang sangat setuju dan menolak karena dana aspirasi ini menurutnya dinilai termasuk area rawan terjadinya korupsi.
Modelnya sama dengan dana Bansos, dana hibah, modelnya program PPID dari Kementerian PU dan sebagainya.
Kata Mendagri, rawan potongan, rawan optimalisasi di daerah. Potongan itu mungkin anggota DPR tidak potong tapi siapa yang bisa kontrol pejabat di bawah gubernur, bupati, walikota.
Sulit untuk kontrol apalagi anggota DPR yang tidak ada kaitan berikan sanksi terhadap aparat pemerintah di bawah. Jadi wajar kalau ada anggota menolak karena ini area sensitif dan area peka korupsi.
“Walaupun anggota DPR tidak memungut satu sen pun dan diserahkan penuh ke daerah, apa bisa mengontrol sampai tahap pembangunan dari dana aspirasi itu,” tanya Mendagri.
Pengalaman menjadi anggta DPR, Mendagri tidak yakin anggota DPR bisa kontrol teknis pembangunan.” Salah-salah malah masuk penjara,” kata Mendagri, Kamis (25/6/2015).
Pratikno Mensesneg menegaskan, Presiden tidak setuju dengan dana aspirasi ini. Karena sudah diputuskan melalui rapat paripurna, penolakan presiden akan disampaikan secara resmi. (jos/ipg)
Teks Foto:
– M. Misbakhun Wakil Ketua Tim UP2DP DPR RI.
Foto: Dok. suarasurabaya.net
NOW ON AIR SSFM 100
