Setelah Partai Hanura menolak kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI, kini Partai Gerindra juga punya sikap yang sama.
Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra minta agar kenaikan tunjangan DPR ditunda terlebih dulu melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tidak memungkinkan.
“Situasinya kan tidak tepat. Ekonomi masyarakat sedang sempoyongan. Gerindra minta lebih baik ditunda dulu lah,” ujar Muzani di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Dia berharap, para pejabat dan wakil rakyat memperhatikan penderitaan rakyat terlebih dulu.
“Kita lihat sekarang, PHK terjadi dimana-mana, pengangguran dan kemiskinan bertambah. Dan dua hari kemarin ribuan guru honorer berdemo di DPR. Itu contoh banyak yang menderita akibat situasi ekonomi kita,” paparnya.
Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan Jokowi Presiden sendiri untuk jangka panjang, sementara yang dibutuhkan sekarang adalah yang jangka pendek dan lebih konkrit.
Untuk itu, pemerintah perlu paket yang bisa menggerakan sektor riil secepatnya, meningkatnya ekspor, menjaga posisi rupiah dan antisipasi jangan sampai terjadi PHK.
“Kalau pemerintah sudah bisa berhasil atasi itu semua, maka tunjangan pejabat dan wakil rakyat tidak masalah dinaikkan,” pungkasnya.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
