Bupati dan Pejabat Diminta Lengkapi Dokumen LHKPN dan Klarifikasi Harta

Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Senin (8/7/2019).

Dia mengatakan, hari ini dia hanya diminta KPK untuk melengkapi dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah pernah dia serahkan.

“Hanya melengkapi dokumen LHKPN,” ujarnya ditemui di depan Ruang Rapat Brawijaya, Kantor Gubernur Jatim usai menjalani pemeriksaan di ruangan itu.

Selama pemeriksaan itu, KPK memang tidak memperkenankan media melakukan peliputan. Kurang lebih 2,5 jam, sejak pukul 09.00 WIB, Ipong ada di dalam ruangan itu.

Ipong, dalam proses selama 2,5 jam itu mengaku hanya melengkapi sejumlah dokumen seperti fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), fotokopi sertifikat tanah, serta fotokopi BPKB kendaraan miliknya.

“Selain melengkapi LHKPN, saya tadi juga mengklarifikasi sejumlah harta yang saya laporkan itu,” katanya.

Selain Ipong, ada tujuh orang lainnya yang dipanggil KPK hari ini. Satu dari enam orang yang dipanggil lainnya adalah Thoriqul Haq Bupati Lumajang. Namun Bupati Lumajang ini tidak hadir karena meminta penundaan pemeriksaan.

Adapun lima orang lainnya yang dipanggil KPK hari ini, dan sudah memenuhi panggilan itu, Agus Pramono Sekda Kabupaten Ponorogo, Edy Rasiyadi Sekda Kabupaten Sumenep, Eri Susanto Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, A. Shadik Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, dan Tutut Erliena Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Masih ada 30 penyelenggara lainnya yang akan dipanggil KPK pada hari berikutnya sampai 12 Juli mendatang.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK mengatakan, pemeriksaan harta kekayaan ini adalah salah satu upaya pencegahan korupsi. Lewat pengecekan ini KPK berharap dapat diketahui kebenaran harta yang dilaporkan pejabat.(den/tin/ipg)