Langkah-langkah untuk standarisasi produk pemerintah mengatur harus ber-SNI. Sebelum sistem berjalan, harus mempunyai manajemen mutu dengan nama ISO 9001.
Widayanti General Manager WQA Indonesia mengatakan, standarisasi ini harus dilakukan karena standar produk itu output, jangan sampai barang yang diproduksi ternyata tidak bermutu. Sesudah itu produk baru distandarisasi di Badan Standarisasi Nasional Jakarta.
Persyaratan-persyaratan yang harus diikuti, kata dia, sampel-sampel produk akan dites oleh Badan Standarisasi tersebut.
Lalu bagaimana standarisasi untuk UKM? Kata Widayanti, jika UKM ingin kualitas produk mereka bagus memang memerlukan biaya yang tinggi. Tapi Pemprov sudah menganggarkan untuk UKM-UKM terpilih.
Dinas Perindustrian juga punya dana untuk ratusan UKM di Jatim. Para perusahaan besar juga dianjurkan membuat program CSR untuk peningkatan kualitas.
“Kalau untuk peningkatan mutu, banyak program-program yang bisa membantu. Kalau UKM mau lebih baik jalannya banyak sekali, tinggal komitmennya,” ujar dia.
Untuk mengurus standar mutu manajemen, lanjut dia, UKM ada istilah dedikasi atau bantuan. Bentuk pembiayaan supaya lebih murah bisa dilakukan dengan mengumpulkan beberapa UKM menjadi satu dan dibentuk kelompok.
Untuk SNI, standarnya satu item memiliki satu sertifikat. Biaya sertifikasi fleksibel tergantung instansinya.
“Keuntungan barang yang punya standar, produk bisa dipertanggungjawabkan, bisa memperluas pasar. Misalnya mau diekspor,” tambah dia. (dwi/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
