Khofifah Salurkan Bansos Rp12,9 Miliar di Bondowoso, Sasar Lansia hingga Disabilitas

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur membagikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp12,9 miliar di Bondowoso sebagai upaya untuk mengentas kemiskinan.

Bansos tersebut diberikan kepada warga tak mampu, masyarakat kelompok rentan, dan juga yang masuk dalam kategori disabilitas.

Penyaluran bansos itu terdiri dari tiga kategori utama, yakni PKH Plus bagi lansia rentan, bantuan kemiskinan ekstrem, dan bantuan untuk penyandang disabilitas. Dengan jumlah total penerima manfaat mencapai hampir 8.000 orang.

“Alhamdulillah kita menyerahkan bantuan sosial untuk masyarakat Bondowoso dengan total nilai Rp 12,9 miliar. Bansos ini kami harapkan bisa memberikan penguatan bagi keluarga-keluarga penerima manfaat,” ujar Khofifah, Rabu (7/5/2025).

Rinciannya untuk bansos PKH Plus diberikan kepada 1.818 orang dengan nilai Rp3.636.000.000. Bantuan ini disalurkan dalam empat tahap, masing-masing senilai Rp500.000 per penerima. Pada tahap pertama ini, diserahkan sebesar Rp909.000.000.

Sementara itu, bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) disalurkan kepada 115 jiwa dengan total nilai bantuan sebesar Rp14.400.000.000. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap, dan untuk tahap pertama telah diserahkan senilai Rp103.500.000, atau Rp900.000 per penerima.

Kategori ketiga adalah bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem, yang menyasar 5.862 orang penerima manfaat di Bondowoso. Setiap orang menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 yang disalurkan satu kali dalam setahun, dengan total nilai sebesar Rp8.793.000.000.

Selain menyerahkan bansos, Gubernur Jatim itu juga menyerahkan tali asih kepada para pilar sosial sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendampingi masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.

Khofifah menjelaskan bantuan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat maupun daerah, sebagai upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024–2025.

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mencapai target tersebut. Khofifah menambahkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) supaya program bantuan bisa lebih tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan ini kita harapkan mampu menjangkau langsung warga yang benar-benar membutuhkan. Kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Jawa Timur yang tertinggal dari perhatian negara,” ujarnya. (wld/saf/ipg)