Budi Arie Menkop Disebut Terima Setoran Judi Online, Pemerintah Serahkan pada Hukum

Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum kasus pengamanan situs judi online yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya, rangkaian proses hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan akan mengungkap siapa saja yang terlibat tindak pidana secara terang benderang.

Salah seorang yang disebut dalam persidangan adalah Budi Arie Setiadi bekas Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjabat Menteri Koperasi.

Dalam keterangannya, Senin (19/5/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Hasan meminta masyarakat dan media massa memantau proses hukum yang berjalan.

Dia berharap publik tidak terlalu cepat menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Pemerintah menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum itu berjalan. Kami yakin proses hukum iakan membuka semuanya dengan terang benderang. Pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri,” ujarnya.

Sekadar informasi, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), mendakwa empat orang dalam kasus pengamanan situs/website judi online.

Masing-masing terdakwa yaitu Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Mengacu surat dakwaan, jaksa menyebut Budi Arie meminta Tony untuk merekrut orang-orang yang bisa mengumpulkan data situs judi online.

Kemudian, jaksa menyebut ada pembagian hasil operasi pengamanan dengan tarif Rp8 juta per website judi online.

Rinciannya, untuk Adhi 20 persen, buat Tony 30 persen, dan untuk Budi Arie Setiadi sebanyak 50 persen dari seluruh website yang dijaga oknum pegawai Kemenkominfo.

Terkait dakwaan itu, Budi Arie langsung membantah ada setoran untuknya dari situs judi online.

Sementara, Harli Siregar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menyatakan, jaksa tidak mungkin menulis surat dakwaan tanpa dasar bukti-bukti dari penyidikan kepolisian.(rid/iss)