Anggota DPR RI Sebut Usulan Pensiun ASN hingga 70 Tahun Harus Dikaji Matang

Muhammad Khozin anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB mengatakan, usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) aparatur sipil negara (ASN) harus dikaji dengan matang karena akan berpengaruh pada anggaran negara.

“Usulan ini akan berdampak pada keuangan negara. Termasuk dikaji dari sisi dampak penerapan perpanjangan usia ASN bagi produktivitas kerja,” kata Khozin dilansir dari Antara pada Senin (26/5/2025).

Menurutnyan, faktor kemampuan ekonomi negara harus menjadi pertimbangan karena pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk membayar gaji dan beberapa tunjangan fasilitas ASN.

Selain karena kekuatan ekonomi, perpanjangan BUP ini juga akan berpengaruh pada perputaran regenerasi ASN dalam sebuah instansi.

Terlebih BUP yang diusulkan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) cukup besar yakni eselon III dan IV menjadi 60 tahun, eselon II menjadi 62 tahun, dan jabatan fungsional utama menjadi 70.

Kondisi ini juga akan membuat ASN Indonesia memiliki usia pensiun tertua jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ia membandingkan usia pensiun ASN dengan negara-negara lain yang paling tinggi di angka 67 tahun, seperti di Australia, Denmark, Yunani, Islandia, Italia, dan Belanda.

“Jika skenario masa pensiun ASN hingga 70 tahun, maka Indonesia menjadi negara paling tua usia pensiun ASN. Ini harus dikaji secara matang,” jelas Khozin.

Terlepas dari itu, ia tetap mengapresiasi Korpri dalam menggunakan haknya menyampaikan usulan perpanjangan masa pensiun ASN. (ant/bel/saf/ipg)