Pakar Harap Pemerintah Hentikan Pertambangan di Raja Ampat

Sudarmaji Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) menyatakan, sebaiknya pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan di Raja Ampat.

Ia mengatakan, pertambangan yang menyasar pulau kecil di Papua Barat Daya itu memiliki dampak yang luas. Mulai dari kerusakan pulau hingga pencemaran udara dan laut.

“Menurut saya, nomor satu itu jangan di situ lokasinya. Apalagi, badan dunia sudah menetapkan di situ sebagai kawasan Geopark, dan itu tidak ada di lokasi lain. Sayang kalau nanti itu tercemar,” katanya saat dihubungi suarasurabaya.net pada Senin (9/6/2025).

Pemerintah, kata dia, penting untuk mengkaji ulang kebijakan terkait pertambangan di Raja Ampat, sekalipun nikel sedang dibutuhkan.

“Mohon nanti bisa dipertimbangkan lagi. Sebenarnya harus seribu kali untuk memutuskan penambangan di lokasi itu, mengingat dampaknya, walaupun ada teknologi. Tapi yang namanya lokasi dan keanekaragaman hayati di situ kan sudah terbentuk yang susah ditemui,” ujarnya.

Meskipun, pemerintah berupaya untuk meningkatkan perekonomian nasional, namun penting dalam menghitung sedetail mungkin dampak jangka panjang yang akan dialami oleh masyarakat sekitar, serta lingkungannya.

“Jangan kemudian menduga bahwa lokasi itu jauh dari permukiman. Dampak pada manusia itu bisa langsung maupun tidak langsung. Yang dikhawatirkan nanti ada dampak tidak langsung, misalnya rantai makanan atau jalannya satu perairan ke perairan lain, arus laut itu kan berputar atau berjalan ya tidak diam di situ saja,” jelasnya.

Pihaknya khawatir, aktivitas pertambangan di Raja Ampat menganggu ekosistem yang lebih parah lagi, mulai dari kualitas air hingga biota, flora dan fauna di sana.

“Yang dikhawatirkan juga, ini nanti akan mengganggu pariwisata yang sedang berkembang di situ,” ucapnya.

Kebijaksanaan para pemegang kekuasaan, lanjut dia, sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memperhatikan keberlanjutan, terutama memikirkan juga bagaimana nasib anak cucu dan kelestarian lingkungan Indonesia.

“Harus dipertimbangkan satu dan lainnya. Kalaupun diteruskan, mungkin risikonya juga akan berlanjut seperti itu. Nah, sebaiknya menggali potensi di lokasi lain yang notabene relatif lebih mudah dilakukan monitoring, pengelolaan dan sebagainya,” ucapnya.

Ia berharap, pemerintah benar-benar mengkaji lebih dalam lagi dampak dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat, sehingga kerusakan yang ada tidak menjadi lebih luas.

“Pemerintah juga harus meninjau secara administrasi, apakah wilayah itu memang diperbolehkan? sekarang istilahnya kan ada persetujuan lingkungan. Wilayah pulau-pulau kecil dan sebagainya itu sebenarnya ada aturan, pemerintah sudah membuat itu, karena di situ rentan terhadap berbagai dampak,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyatakan pemberhentian permanen tambang di Raja Ampat. Saat ini, aktivitas pertambangan hanya dihentikan sementara setelah banyak protes dari masyarakat. (ris/saf/ipg)