IPW Minta Tagline Polisi untuk Masyarakat Diwujudkan dengan Integritas

Sugeng Teguh Sentoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW) minta tagline “Polisi Untuk Masyarakat” saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025) bisa benar-benar diwujudkan dengan integritas.

Saat mengudara dalam Program Wawasan Radio Suara Surabaya, Sugeng menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri selama 4 tahun masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri.

“Sebelum kasus (penembakan yang dilakukan polisi) Sambo itu (kepercayaan public ke Polri berkisar) 77-78 persen. Ketika Sambo terjadi, langsung drop, 54 persen. Lalu naik lagi 73 persen. Kemudian rilis terakhir Kompas 2025 Februari 65,7 persen,” katanya.

Faktor paling tinggi memengaruhi kepercayaan publik, adalah penegakan hukum yang dilakukan polisi. Menurutnya polisi masih kalah jauh dibandingkan kejaksaan dalam hal penindakan korupsi maupun pidana umum.

“Polisi punya tugas pokok fungsi yaitu perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum. Sektor yang paling rawan kritik dari masyarakat itu soal penegakan hukum,” katanya lagi.

Sektor tupoksi lain polisi, perlindungan dan pelayanan sudah cukup baik. Terbukti saat pandemi Covid-19 dan saat pengamanan distribusi logistic Pemilihan Umum (Pemilu) hingga daerah pedalaman.

“Ketika Covid-19, polisi jadi juara melindungi masyarakat. Lalu Pemilu, kalo enggak ada polisi, TNI, bagaimana mengirim logistik sampai pedalaman yang sulit. Mereka berjibaku,” bebernya.

Ia menyoroti dugaan sedikitnya anggaran Polri untuk penegakan hukum yang mengharuskan penyidik mencari anggaran ke pihak ketiga. Efeknya, menimbulkan ketimpangan keadilan.

“Data 2023, kasus pidana ditangani polisi itu 326 ribu. Anggaran 2024 dari Rp134 T itu sampai selesainya terpakai Rp112 T. Itu tidak tampil berapa besar anggaran penegakan hukum tapi yang saya dengar dari reserse kecil sekali. Ini yang mengakibatkan penyidik harus mencari anggaran ke pihak ketiga. Kalau itu pengusaha atau pemilik modal, maka ada ketimpangan keadilan,” tuturnya.

Ia berharap tagline “Polisi Untuk Masyarakat” bisa benar-benar diwujudkan sesuai pidato Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan hakim-hakim Mahkamah Agung. Soal negara akan lemah, gagal, jika tidak bisa mewujudkan sistem hukum dan proses penegakan hukum yang melayani keadilan masyarakat.

“Bank dunia sudah meirlis ukuran baru masyarakat miskin berdasarkan pendapatan dan belanja per kapita. Masyarakat miskin Indonesia 68 persen. Jadi Kalo polisi menyatakan untuk rakyat, maka polisi harus berpihak pada 68 persen masyarakat yang dibawah dalam piramida penduduk Indonesia. Itu berarti ¾ loh. Mampu enggak polisi meingkatkan kepercayaan publik ini,” paparnya.

Menurutnya tagline sederhana tapi penuh makna itu bisa terwujud dengan integritas Polri, salah satunya melakukan penindakan tanpa pandang bulu.

“Terkait pengawasan melekat oleh atasan ke bawahan,” ucapnya.

Sementara IPW komitmen akan tetap memberi kritik konstruktif yang terukur, tidak asal bicara. Ia mengajak masyarakat juga demikian.

“Selamat ulang tahun ke-79 untuk Polri dan insan Polri, tagline sangat mendalam, saya berharap ini bisa diwujudkan setidaknya sampai 2025 kepercayaan publik ke Polri naik,” tandasnya.(lta/iss)