Surabaya Digital; Aplikasi Klampid Memudahkan Warga Urus Adminduk

Dalam rangka memberikan pelayanan kependudukan buat warganya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya membuat aplikasi Klampid.

Melalui Klampid, masyarakat bisa mengurus berbagai administrasi kependudukan secara online.

Eddy Christijanto Kepala Dinas Dukcapil Kota Surabaya mengatakan, sebelum 2014, masyarakat harus mengurus administrasi kependudukan secara manual, datang ke kantor kecamatan, kelurahan, atau unit-unit pelayanan yang ada.

Warga masyarakat datang membawa berkas yang banyak, seperti map dan banyak kertas, mirip bawaan untuk melamar pekerjaan.

Melihat itu, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya mencoba melakukan penyederhanaan.

Mulai 2014, Pemkot Surabaya membuat pengurusan secara daring beberapa dokumen, yaitu akta kematian, kelahiran, serta surat pindah. Namun, untuk KTP, KK, dan dokumen lain tetap harus melalui tatap muka.

Situasi itu berkembang. Pada 2019, Pemkot Surabaya membuat aplikasi Klampid, untuk mengurangi berkas permohonan.

“Kalau dulu butuh KK dan KTP, saat itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena semua sudah ada di data base kita,” cerita Eddy pada FM 100 Radio Suara Surabaya, Rabu (2/7/2025).

Pada 2024, aplikasi itu makin berkembang. Hampir semua administrasi kependudukan bisa dilakukan di sana.

Di tahun itu, Pemkot Surabaya melakukan edukasi pada masyarakat supaya bisa membuat akun secara mandiri di aplikasi tersebut. Semua permohonan bisa dilakkan cukup melalui handphone.

Pengembangan itu diharapkan mengurangi lalu lintas transportasi masyarakat yang harus datang ke gedung-gedung pelayanan.

Saat warga mengajukan permohonan, mereka akan mendapatkan e-Kitir, yaitu tanda terima atau bukti permohonan, secara digital.

Di dalam e-Kitir, ada kode qiuck response dan PIN. Sehingga saat warga ingin melihat progres permohonan, cukup pindai QR Code dan masukkan PIN di e-Kitir, lalu akan muncul hasilnya. Jika sudah jadi, warga bisa download dan cetak mandiri.

“Tapi, KTP dan KIA enggak bisa print sendiri, karena blangkonya khusus,” kata Eddy.

Khusus KTP dan KIA, hasilnya akan dikirimkan ke kelurahan masing-masing sesuai alamat KTP dengan jaminan selesai 1×24 jam.

Kalau selesainya lebih dari 1×24 jam, warga bisa mengajukan complain.

“Kalau complain-nya benar dan enggak ada gangguan jaringan dari pusat, kami akan berikan kompensasi berupa uang Rp50 ribu,” tambah Eddy.

Klampid New Generation
Lalu tahun 2025, aplikasi Klampid menjelma menjadi Klampid New Generation atau KNG dan sudah tersedia di play store.

Di aplikasi itu, ada fitur tanya jawab. Warga bisa melakukan interaksi dengan admin untuk info progres permohonannya, termasuk mengurus akta perkawinan non-muslim. Jadi, tidak perlu datang ke Siola atau kelurahan.

Di balik semua manfaat yang dimiliki, Klampid atau KNG memiliki tantangan keamanan sejak dulu. Namun, dengan pengembangan yang intens, KNG mendapatkan ISO 27001, sertifikasi keamanan informasi.

“Sehingga, sudah terjamin keamanannya secara digital,” ucap Eddy.

Lebih lanjut, Eddy bilang Klampid memiliki cita-cita untuk menyimpan berkas semua warga. Jadi, saat ada warga yang ingin mengurus kependudukan, dokumen-dokumen yang diperlakukan sudah tersimpan di aplikasi tersebut dengan catatan, username dan password harus aman disimpan secara mandiri oleh warga.

“Untuk saat ini masih belum. Karena warga masih belum safety menyimpan username dan password sendiri,” katanya.

Sekarang, Disdukcapil Surabaya juga sedang melakukan upaya menjadikan data kependudukan di Surabaya data statistik hayati yang secara real time bisa mencerminkan kondisi Kota Surabaya dan masyarakatnya.

Misalnya bisa mengetahui dengan jelas status pendidikan, pekerjaan, serta pernikahan.

“Kami sedang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait soal itu. Seperti dinas pendidikan kota, provinsi, disnaker, bahkan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Kemudian, Pemkot Surabaya juga mengantisipasi warga yang gagap teknologi. Eddy mengatakan Disdukcapil menyiapkan tenaga untuk mengedukasi pelayanan mandiri, termasuk di kantor kelurahan.

Setiap harinya, akan ada dua tim untuk jemput bola, melakukan perekaman serta mengurus dokumen kependudukan lainnya dalam rangka mengedukasi literasi digital pelayanan online.

Selain itu, Eddy juga terbuka untuk daerah lain yang ingin belajar mengembangkan pelayanan adminduk secara online.

“Setiap tahun ada daerah yang minta (belajar). Tahun lalu Pekanbaru, kemarin Jakarta, dan Juli ini Pontianak,” pungkasnya.(ham/rid)