Menbud Pastikan Penulisan Sejarah Nasional Bersifat Terbuka dan Inklusif, Uji Publik Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Fadli Zon Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa proses penulisan sejarah nasional akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis pendekatan ilmiah.

Komitmen ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

“Penulisan sejarah ini terbuka untuk didiskusikan dan akan segera kita bawa ke ruang publik melalui mekanisme uji publik,” ujar Fadli dalam rapat tersebut.

Menurut Fadli, proyek ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari upaya penyempurnaan sejarah nasional yang selama ini terhenti.

Ia menyoroti bahwa pembaruan sejarah terakhir dilakukan pada era Presiden B.J. Habibie, lebih dari dua dekade lalu.

“Sudah 26 tahun sejarah nasional tidak diperbarui. Maka ini saatnya kita menyempurnakan narasi itu,” jelasnya.

Fadli menekankan pentingnya sejarah sebagai jati diri bangsa yang harus diwariskan kepada generasi muda.

Penulisan ulang ini juga akan menggunakan pendekatan Indonesia-sentris, yang mengutamakan sudut pandang perjuangan nasional, bukan dominasi kolonial.

“Salah satu contoh, ketika membahas kolonialisme, kita tekankan aspek perjuangan rakyat Indonesia, bukan berapa lama penjajahan terjadi,” tambahnya.

Seiring dengan itu, Kementerian Kebudayaan juga akan memasukkan temuan-temuan arkeologis terbaru yang mengungkapkan panjangnya sejarah peradaban Nusantara, termasuk bukti kehidupan manusia di wilayah Indonesia sejak 1,8 juta tahun silam.

“Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu peradaban tertua di dunia, yang diakui secara internasional,” tegasnya.

Menanggapi polemik mengenai diksi “pemerkosaan massal” dalam kerusuhan Mei 1998, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut, namun mempertanyakan penggunaan istilah “massal” yang menurutnya mengimplikasikan sesuatu yang sistematis dan terstruktur.

“Saya mengutuk keras peristiwa itu. Tapi saya juga menyampaikan pendapat pribadi bahwa istilah ‘massal’ perlu ditinjau ulang secara akademik. Ini tidak berkaitan langsung dengan isi buku sejarah yang sedang disusun,” ujar Fadli.

Ia juga memastikan bahwa proses penyusunan sejarah nasional dilakukan secara independen dan tidak diintervensi, termasuk oleh dirinya sebagai Menteri. Tim penulis terdiri dari para sejarawan profesional yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak kuat di bidangnya.

Kementerian, lanjut Fadli, juga berkomitmen untuk menyusun narasi sejarah yang tidak hanya mengangkat peristiwa-peristiwa penting dalam negeri, tetapi juga menyoroti pencapaian Indonesia di dunia internasional, guna membangun rasa bangga nasional.

Namun demikian, narasi ini tidak akan menghapus atau mengabaikan tragedi masa lalu.

“Kita tetap mencatat peristiwa seperti kerusuhan Mei 1998 dan lainnya, tetapi dengan pendekatan yang konstruktif dan faktual,” katanya.

Fadli berharap penulisan sejarah ini dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan tidak menjadi sumber perpecahan akibat narasi yang bersumber dari luar negeri.

Dalam rapat tersebut, Hetifah Sjaifudian Ketua Komisi X DPR RI mendesak percepatan pelaksanaan uji publik. Menanggapi itu, Fadli menyatakan bahwa uji publik akan segera dilaksanakan di berbagai daerah untuk menyerap masukan masyarakat.

“Kita ingin melibatkan publik seluas-luasnya dalam proses ini, agar sejarah kita benar-benar milik bersama,” tutup Fadli.(faz/ipg)