Donald Trump Teken UU Pemotongan Pajak dan Belanja Terbesar di Hari Kemerdekaan AS

Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) menandatangani undang-undang paket besar pemotongan pajak dan belanja pada, Jumat (4/7/2025), bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS.

Acara penandatanganan yang digelar di halaman Selatan Gedung Putih itu berlangsung meriah, menyerupai kampanye politik, lengkap dengan atraksi pesawat militer dan kehadiran ratusan pendukung.

Undang-undang ini disahkan hanya sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik meloloskannya melalui pemungutan suara tipis 218-214, setelah perdebatan sengit di ruang sidang. Ini menjadi pencapaian besar dalam masa jabatan kedua Trump, mengamankan sejumlah agenda utamanya.

UU tersebut mencakup pendanaan untuk pengetatan kebijakan imigrasi, pengesahan permanen pemotongan pajak 2017, serta kebijakan fiskal yang diperkirakan akan membuat jutaan warga Amerika kehilangan akses asuransi kesehatan.

“Saya belum pernah melihat rakyat kita sebahagia ini, karena begitu banyak kelompok masyarakat kini mendapatkan perhatian militer, warga sipil dari berbagai kalangan, pekerjaan dari berbagai sektor,” ujar Trump seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/7/2025) pagi WIB.

Hal itu disampaikan Trump dalam pidato usai penandatanganan, sembari menyampaikan terima kasih kepada Mike Johnson Ketua DPR AS  dan John Thune Pemimpin Mayoritas Senat atas dukungan mereka dalam pengesahan undang-undang ini.

“Inilah pemotongan pajak terbesar, pemangkasan anggaran terbesar, dan investasi keamanan perbatasan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat,” kata Trump.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri ratusan orang, termasuk staf Gedung Putih, anggota parlemen, serta keluarga militer. Atraksi dari pesawat siluman dan jet tempur yang juga digunakan dalam serangan udara terbaru AS ke fasilitas nuklir Iran pun, disebut menambah kemeriahan acara.

Dalam pidatonya, Trump memuji keberhasilan pemerintahannya dalam mengangkat posisi AS di dunia, sebelum menandatangani dokumen resmi, berpose bersama para pemimpin Partai Republik dan para menteri, serta menyapa para pendukungnya.

Meskipun mendapat sambutan meriah dari pendukung Partai Republik, sejumlah analis independen mengkritisi isi undang-undang ini. Laporan nonpartisan memperkirakan bahwa kebijakan ini dapat menambah utang nasional lebih dari tiga triliun dolar AS ke total utang negara yang saat ini telah mencapai 36,2 triliun dolar AS.

Mesi demikian, Gedung Putih dan para pendukung Trump menilai bahwa undang-undang ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi AS secara global.(bil/iss)