Fahri Hamzah Temui Khofifah untuk Membahas Renovasi Dua Juta Unit Rumah

Fahri Hamzah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) menemui Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (4/7/2025) malam.

Fahri menyampaikan, kunjungannya ke Jatim merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengumpulkan data dan menyusun peta kebutuhan renovasi rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan.

“Data beliau (Khofifah) sudah ada saya kira, tinggal kita sinkronkan. Begitu uangnya mulai dialirkan tentu melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang ada,” kata Fahri seperti dilansir Antara.

Program renovasi dua juta rumah per tahun itu merupakan salah satu target utama pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang tinggal di wilayah kumuh atau kawasan padat.

Menurut Fahri, akurasi dan kelengkapan data menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara tepat sasaran. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, termasuk Khofifah Gubernur, menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program.

“Pengumpulan data adalah satu tahapan yang sangat penting, dan di Jawa Timur saya kira bisa dibilang datanya paling cepat dan paling lengkap karena pengalaman yang saya katakan tadi,” ujarnya.

Fahri menilai Khofifah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan yang membuat sistem pendataan di Jatim relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain.

Ia juga menyoroti besarnya jumlah pemerintahan daerah hingga tingkat RT di Jawa Timur yang menjadi keunggulan dalam hal jangkauan dan kecepatan pengumpulan data.

“Jumlah Pemda di Jawa Timur termasuk yang terbanyak se-Indonesia. Ini membuat jangkauan datanya sangat luas dan akurat, bahkan sampai level RT,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Fahri juga membahas rencana pengembangan kawasan pesisir, terutama terkait dengan renovasi kawasan permukiman nelayan yang dinilai perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan, pelaksanaan program di kawasan pesisir akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Jadi tadi kami diskusikan bagaimana caranya agar di daerah secara teknis ini bisa berjalan secara lebih masif,” tutur Fahri.

Menurutnya, skala dan beban kerja dalam program ini sangat besar sehingga membutuhkan kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaannya. (ant/dis/bil/iss)