Jepang Kecewa Trump Berlakukan Tarif 25 Persen, Tetap Cari Kesepakatan sebelum 1 Agustus

Pemerintah Jepang menyatakan penyesalannya atas keputusan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor sebesar 25 persen terhadap produk Jepang.

Hanya saja, Jepang tetap berupaya mencari kesepakatan dagang yang saling menguntungkan sebelum batas waktu 1 Agustus.

Langkah Trump, yang disampaikan melalui surat resmi ke Tokyo, menambah tekanan pada hubungan dagang kedua negara.

Meski demikian, Jepang menegaskan tidak akan mengorbankan kepentingan nasionalnya, terutama di sektor otomotif dan pertanian.

“Kami akan terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sekaligus melindungi kepentingan nasional kami,” kata Shigeru Ishiba Perdana Menteri Jepang dilansir dari Kyodo pada Selasa (8/7/2025).

Ryosei Akazawa negosiator utama Jepang telah menghubungi Howard Lutnick Menteri Perdagangan AS untuk menyampaikan kekecewaan Tokyo. Keduanya melakukan pembicaraan selama lebih dari 40 menit melalui sambungan telepon.

Menurut Akazawa, tarif sebesar 25 persen yang mulai berlaku 1 Agustus sebenarnya lebih rendah dibanding ancaman awal Trump yang sempat menyebutkan angka hingga 35 persen.

Ia menyebut masih ada peluang untuk menegosiasikan tarif tersebut dalam waktu sekitar tiga minggu ke depan.

“Kami akan memanfaatkan waktu tambahan ini untuk merumuskan paket yang bisa diterima oleh kedua pemimpin negara,” kata Akazawa.

Meski belum ada terobosan besar, Jepang menilai negosiasi terbaru telah mencegah tarif lebih tinggi. Namun perbedaan sikap tetap kuat, terutama dalam isu kendaraan bermotor—komoditas ekspor utama Jepang ke AS—dan beras, yang baru-baru ini dikritik Trump karena dianggap tidak diimpor dari AS, klaim yang dibantah oleh Tokyo.

Trump, melalui akun Truth Social, menyatakan tarif ini “dapat naik atau turun tergantung pada hubungan kita,” dan menyebut angka 25 persen “masih jauh dari cukup untuk menutup defisit perdagangan” AS dengan Jepang. Ia juga mengirimkan surat serupa kepada Korea Selatan.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan kesepakatan besar belum mungkin tercapai dalam waktu dekat, mengingat rumitnya situasi politik di Jepang menjelang pemilu majelis tinggi pada 20 Juli. (saf/ipg)