Menteri Kebudayaan Laporkan Capaian Keuangan 2024, Raih Opini WTP dari BPK

Fadli Zon Menteri Kebudayaan RI bersama jajaran kementeriannya menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta. Rapat ini membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2024, khususnya pada sektor kebudayaan yang sebelumnya masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek.

Dalam paparannya, Fadli Zon menyampaikan bahwa laporan keuangan tahun 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di sektor kebudayaan.

“Realisasi anggaran ini masih mencerminkan periode saat fungsi kebudayaan berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan kini telah sepenuhnya menjadi bagian dari struktur Kementerian Kebudayaan yang baru,” jelas Fadli, Kamis (17/7/2025).

Dalam laporan yang disampaikan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kebudayaan pada 2024 tercatat sebesar Rp 31,92 miliar, atau sekitar 60,89% dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp 2,79 triliun, atau 87,48% dari total pagu awal. Setelah dilakukan efisiensi senilai Rp 357,8 miliar, tingkat realisasi naik menjadi 98,53% dari pagu anggaran yang telah disesuaikan.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pada tahun 2024, IPK tercapai di angka 57,13, atau sekitar 91,12% dari target nasional sebesar 62,70.

Fadli juga menyampaikan bahwa kementeriannya tengah menyusun rencana aksi atas hasil audit BPK, dan akan memaksimalkan efektivitas program melalui birokrasi yang baru.

“Dengan struktur organisasi baru, kita berharap pelaksanaan program akan semakin berdampak dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Fadli.

Para anggota Komisi X DPR RI memberikan tanggapan atas capaian Kementerian Kebudayaan. Denny “Cagur” Wahyudi dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan memperoleh opini WTP dan tingkat realisasi anggaran yang tinggi.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan atas pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien,” katanya.

Sementara itu, Karmila Sari dari Fraksi Golkar memberikan catatan mengenai pentingnya peningkatan pemanfaatan museum daerah, yang menurutnya masih belum optimal.

“Kami berharap ke depan museum-museum di daerah bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal sebagai instrumen kebudayaan,” ujarnya.

Komisi X DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya
peningkatan capaian IPK dan efisiensi anggaran pada tahun 2025, evaluasi temuan audit BPK secara menyeluruh, penguatan sistem pengendalian internal (SPI), penataan aset dan optimalisasi pendapatan PNBP.

“Ke depan, kita harap Indeks Pembangunan Kebudayaan terus meningkat dan menjadi indikator keberhasilan kita dalam menjaga dan memajukan kebudayaan nasional,” tutup Fadli Zon.(faz/ipg)